17 Tahun Hidup Serba Kekurangan, Nenek Inah Tak Pernah Kebagian Bansos: “Beras Seliter Juga Kaga”

Kabupaten Bekasi – Di sebuah rumah kecil berdinding seadanya di Kampung Wangkal RT 002 RW 004, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, tinggal Inah (64), seorang perempuan lanjut usia yang hidup dalam keterbatasan. Meski kondisinya memprihatinkan, ia mengaku tak pernah sekalipun tersentuh bantuan sosial. Ironisnya, sejumlah warga yang kehidupannya jauh lebih mapan justru rutin menerima berbagai bantuan dari pemerintah.

“Beras seliter juga kaga. Orang-orang dapat beras sampai dua karung. Kita mah cuma liatin, ya Allah,” ujar Inah dengan suara bergetar, Minggu (30/11/2025).

Rumah Sempit, Hidup Menjepit

Inah tinggal bersama putra bungsunya yang bekerja serabutan sebagai penyapu perumahan dengan penghasilan sekitar Rp450 ribu per minggu. Upah itu jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan harian.

“Ya cukup nggak cukup, cukupin aja, Pak. Makan aja kan nggak cukup Rp30 ribu,” tuturnya.

Di rumah kecil yang beralas tikar itu, mereka tidur berdempetan, sementara Inah harus berjuang dengan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan darah kental. Setiap bulan ia wajib kontrol dan menebus lima jenis obat di puskesmas. “Jalan aja capek,” katanya pelan.

Yang membuat Inah semakin heran, sejumlah warga yang tergolong mampu justru rutin menerima bansos.

“Lah itu ada yang gawe di PT, Pak. Rumahnya gede-gede, mobil tiga biji. Kemarin pada dapat. Kita mah cuma melihat,” ucapnya.

Ia mengaku pernah diminta menyerahkan fotokopi kartu keluarga, tapi sejak saat itu tak pernah ada kabar lanjutan. Tak ada beras, tak ada minyak, tak ada bantuan apa pun.

“Saya mah cuma pengen adil aja. Mau sedikit mau banyak, yang penting dapat kayak orang-orang,” ujarnya lirih.

Menanggapi situasi itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah, tak menampik adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

“Kami memakai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) dari Kemensos. Datanya sudah given dari pusat, sementara verval di lapangan belum bisa maksimal,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi ini bukan hanya terjadi di Bekasi, tetapi hampir di seluruh daerah. Ada warga mampu yang masih tercatat sebagai penerima, sementara warga miskin terlewat.

“Ini persoalan klasik. Pembaruan data pusat belum selalu mengikuti dinamika ekonomi masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa seluruh penerima di Bekasi—mulai dari PKH hingga BPNT—mengacu pada DTSEN. Banyak keluhan yang masuk, dan pihaknya melakukan pengecekan sesuai mekanisme.

“Ke depan, kami berharap pemerintah daerah diberi ruang lebih luas untuk memperbarui data, sehingga penyaluran bansos bisa benar-benar tepat sasaran,” tandasnya.