Adu Tajir Tiga Pejabat Bekasi Rebut Kursi Sekda, Siapa yang Paling Berpeluang?

Kabupaten Bekasi – Persaingan panas memperebutkan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi resmi dimulai. Tiga pejabat internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kini bersaing ketat usai dinyatakan lolos seleksi administrasi dan rekam jejak oleh Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda tahun 2025.

Ketiganya adalah Endin Samsudin, Iwan Ridwan, dan Henri Lincoln—nama-nama besar yang sudah lama malang melintang di lingkungan birokrasi Bekasi. Sementara satu pelamar eksternal, Aulia Sofyan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Namun bukan hanya rekam jejak birokrasi mereka yang menarik perhatian publik. Sorotan kini tertuju pada harta kekayaan para kandidat, sebagaimana tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024.

Sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Endin Samsudin tercatat memiliki kekayaan paling fantastis di antara para pesaingnya.

Berdasarkan laporan LHKPN yang disampaikan pada 17 Maret 2025, total harta kekayaan Endin mencapai Rp 8.791.175.715 tanpa utang.

Asetnya didominasi oleh tanah dan bangunan senilai Rp 7,6 miliar, satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2016 senilai Rp 340 juta, serta kas dan setara kas Rp 838 juta.

Dengan posisi strategis dan jaringan luas di BKPSDM, Endin disebut-sebut sebagai kandidat kuat di bursa Sekda.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bekasi, Iwan Ridwan, menempati posisi kedua dengan kekayaan mencapai Rp 4.641.534.658.
Laporan tersebut disampaikannya pada 24 Maret 2025.

Total hartanya sebenarnya mencapai Rp 5,008 miliar, namun berkurang akibat tanggungan utang Rp 367 juta. Asetnya terdiri dari tanah dan bangunan Rp 3,05 miliar, alat transportasi Rp 960 juta, dan harta bergerak lainnya Rp 945 juta.

Sebagai pejabat yang berpengalaman mengelola pendapatan daerah, Iwan dikenal disiplin dan memiliki rekam jejak bersih.

Di posisi ketiga, Henri Lincoln yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) melaporkan harta kekayaan sebesar Rp 3.638.658.583.

Laporan ini disampaikan pada 21 Maret 2025.
Henri memiliki total aset Rp 4,82 miliar dengan tanggungan utang Rp 1,19 miliar.

Kekayaannya didominasi tanah dan bangunan senilai Rp 3 miliar, serta koleksi kendaraan senilai Rp 1,79 miliar—termasuk Hyundai Minibus Listrik 2023 dan Land Rover Defender 1997.

Pengamat kebijakan publik Hamludin menilai, kursi Sekda bukan hanya jabatan administratif, tetapi juga posisi strategis yang menentukan arah kebijakan dan soliditas aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bekasi.

“Bupati harus memilih figur yang punya kapabilitas, kredibilitas, dan loyalitas tinggi. Sekda adalah panglima ASN, bukan sekadar pejabat teknis,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar proses seleksi bebas dari tekanan maupun intervensi politik.

“Integritas calon harus jadi pertimbangan utama. Jangan sampai ada intervensi kepentingan,” tegasnya.

Hamludin menyinggung hasil survei KPK tentang integritas birokrasi, yang menunjukkan 63 persen responden menilai nepotisme masih berpengaruh dalam promosi jabatan, dan 17 persen menilai pemberian sesuatu masih berpengaruh besar dalam promosi pegawai.

“Belajar dari Gubernur NTB yang menolak melantik kakaknya sendiri meski nilainya tertinggi, itu contoh keberanian menjaga integritas,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan dirinya mencari sosok Sekda yang mampu bekerja cepat, tangguh, dan bisa menjadi rekan kerja yang solid.

“Sekda itu harus bisa nge-handle, bisa bantu. Penduduk Bekasi 3,2 juta, masalahnya banyak. Saya butuh yang siap kerja dan kompak,” ujar Ade di Cikarang.

Ia menambahkan, masih banyak pekerjaan besar yang menjadi prioritas, seperti penataan bangunan liar, peningkatan layanan kesehatan, dan perbaikan sektor pendidikan.

“Saya juga manusia, tapi dengan kewajiban sebagai Bupati, saya akan berusaha maksimal. Saya ingin tim yang solid, terutama Sekda,” tandasnya.

Kini, publik menunggu langkah Bupati Ade Kuswara dalam menentukan siapa yang akhirnya duduk di kursi panas Sekda Bekasi — jabatan strategis yang bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal kekuasaan, kepercayaan, dan masa depan birokrasi Bekasi.