Rapor Merah PAD Bekasi: Rakyat “Mogok” Akibat Krisis Integritas

Kabupaten Bekasi – Gagalnya Pemerintah Kabupaten Bekasi mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 sebesar Rp4,1 triliun memicu kritik pedas dari aktivis muda Bekasi. Realisasi yang hanya mencapai 87,43 persen tersebut dinilai sebagai bentuk protes diam masyarakat atas krisis integritas dan ketimpangan kebijakan di daerah.

Sekretaris Jendral Mahamuda, Jaelani Nurseha, menyatakan bahwa masyarakat kehilangan gairah untuk membayar pajak bukan tanpa alasan. Ia menyoroti kontrasnya kondisi kas daerah yang jebol dengan gaya hidup pejabat, terutama soal Tunjangan Perumahan (Tuper) DPRD Kabupaten Bekasi yang sempat menjadi polemik.

Jaelani menilai, kepercayaan publik hancur karena dua faktor utama: rentetan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat dan besarnya alokasi anggaran untuk fasilitas pejabat yang dinilai tidak berempati pada rakyat.

“Masyarakat e-moh bayar pajak karena melihat ketidakadilan. Di satu sisi kas daerah defisit dan target PAD meleset, tapi di sisi lain anggaran untuk Tunjangan Perumahan (Tuper) DPRD tetap fantastis. Ditambah lagi sejarah kelam dua kali OTT, rakyat jadi berpikir dua kali untuk setor pajak,” tegas Jaelani Nurseha, Rabu (07/01).

Menurut Mahamuda, kegagalan Bapenda dalam menggali potensi pajak baru merupakan dampak dari sentimen negatif warga. Rakyat merasa uang pajak yang mereka setor tidak kembali dalam bentuk pembangunan yang maksimal, melainkan habis untuk biaya birokrasi dan tunjangan elit.

“Bagaimana mau menagih kepatuhan rakyat kalau moralitas anggarannya saja tidak pro-rakyat? Pajak dihimpun dari keringat warga, tapi realisasinya tidak tercapai, sementara fasilitas pejabat jalan terus. Ini yang membuat tingkat kepatuhan pajak di Bekasi merosot,” tambah Jaelani.

Jaelani mendesak adanya evaluasi menyeluruh, tidak hanya pada sistem penagihan pajak di Bapenda, tetapi juga pada efisiensi anggaran belanja daerah. Ia menegaskan bahwa tanpa adanya transparansi dan rasa keadilan, target PAD tahun depan akan kembali mengalami kegagalan.

“Hentikan pola kerja lama. Bersihkan birokrasi dari mental korup pasca-OTT dan tinjau ulang tunjangan-tunjangan yang menyakiti hati rakyat. Kembalikan kepercayaan publik dengan bukti pembangunan, bukan dengan pamer fasilitas,” tutupnya.