Puri Nirwana Kebanjiran: Pengembang Emoh Disalahkan

Kabupaten Bekasi – Ketegangan pecah di perumahan Puri Nirwana Residences, Sukaraya, setelah pihak pengembang mengeluarkan pernyataan yang dinilai defensif di tengah penderitaan warga yang terendam banjir untuk kedua kalinya tahun ini. Alih-alih memberikan solusi teknis yang cepat, pihak PT Nirwana Kharisma justru menyebut fenomena ini sebagai dampak kolektif di wilayah tersebut.

Salah satu poin yang paling memicu sorotan adalah keengganan pihak pengembang untuk mengakui adanya kegagalan sistem drainase atau infrastruktur di perumahan mereka. Saat dikonfirmasi mengenai tanggung jawab perusahaan, perwakilan legal pengembang secara gamblang menolak mengakui kesalahan.

“Mengakui kesalahannya sih saya rasa tidak ya, karena dampak banjir bukan cuma di kita, di perumahan lain pun sama ada,” ujar Dewi Rosmauli, Legal PT Nirwana Kharisma.

Pernyataan ini dianggap melukai perasaan warga yang telah membayar cicilan rumah dengan harapan mendapatkan hunian yang nyaman dan bebas banjir, namun justru disuguhkan pembenaran bahwa perumahan lain pun mengalami nasib serupa.

Meski warga mengeluhkan banjir tahunan yang tak kunjung usai, pengembang justru membentengi diri dengan klaim legalitas. Mereka menegaskan bahwa seluruh perizinan, termasuk Amdal, sudah dikantongi sejak tahun 2007 dan masih aktif hingga saat ini.

Bagi publik, klaim administratif ini terasa kontras dengan realita di lapangan. Warga menuntut aksi nyata, namun pihak pengembang mengaku koordinasi mereka dengan perangkat desa dan RT/RW “didahului” oleh datangnya banjir dan aksi demo.

Ketika didesak mengenai langkah konkret agar banjir tidak kembali terulang, pihak pengembang belum bisa memberikan kepastian. Berikut adalah beberapa poin yang menjadi catatan warga:

Keputusan Direksi: Solusi jangka panjang masih harus menunggu rapat internal direksi dan tidak bisa diputuskan secara sepihak di lapangan. Bantuan Pemda Terbatas: Pengembang menyebut bantuan perahu karet dari Pemkab Bekasi sulit didapat karena harus berbagi dengan perumahan lain yang juga terdampak. Janji Evaluasi: Pihak pengembang baru berjanji akan melaporkan tuntutan warga mengenai perbaikan infrastruktur penahan banjir setelah pertemuan ini.

Munculnya isu pemanggilan pengembang oleh DPRD Bekasi menjadi harapan baru bagi warga. Masyarakat mendesak agar pemerintah tidak hanya melihat kelengkapan dokumen Amdal di atas kertas, tetapi juga mengevaluasi efektivitas infrastruktur di Puri Nirwana Residences yang terbukti gagal membendung air.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih berjaga-jaga di posko darurat, sementara air masih menggenangi sebagian besar wilayah perumahan.