Tiga Tanggul Jebol, Ribuan Warga Sukatani Terendam Banjir

Kabupaten Bekasi – Sedikitnya tiga titik tanggul di Kali Srengseng Hilir, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, jebol akibat tingginya debit air dari aliran Kali Cikarang. Akibatnya, ribuan warga masih terdampak banjir hingga Senin (03/11/2025).

Kali Srengseng Hilir adalah terusan dari Kali Cikarang, letaknya di hilir atau setelah Bendungan Srengseng Hilir (BSH) di Desa Kalijaya, Kecamatan Cibitung, yang tengah dibangun oleh Pemkab Bekasi.

Seperti diketahui, air Kali Cikarang “jebol” ke Kali Srengseng Hilir akibat tak ada pintu air di bendungan BSH yang tengah dibangun. Akibatnya, debit air yang cukup tinggi menyebabkan air meluap bahkan membuat tanggul jebol.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Desa Sukamanah bersama kepala organisasi perangkat daerah, camat dan lurah setempat. Ia mengatakan, ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Agenda hari ini saya turun ke korban bencana banjir, tepatnya di Desa Sukamanah. Saya bersama-sama turun ke warga. Jadi ada beberapa persoalan yang kita temukan,” ujar Ade Kuswara Kunang.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab utama genangan air adalah pekerjaan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang tertunda. Kondisi itu membuat aliran air meluap hingga ke permukiman warga.

“Selain pekerjaan BBWS yang tertunda atau telat, ini menjadi satu sumber persoalan air itu jebol. Nanti saya minta ke pihak BBWS ini harus cepat tanggap. Untuk sementara ini karena ada hujan lagi, masyarakat jangan sampai tergenang lebih dalam lagi, lebih banyak lagi air yang ke pemukiman,” katanya.

Dalam peninjauan itu, Ade juga menyoroti soal status tanah di sekitar lokasi banjir yang menjadi bahan pertanyaan warga.

“Ini menjadi pertanyaan, apakah yang di depan ini tanah PJT atau tanah hak milik? Jadi saya sampaikan kepada masyarakat, kalau ini memang tanah hak milik, kita ada program rutilahu. Nanti dengan bukti surat hak milik dan sebagainya, kita akan bantu rumah-rumah yang memang tidak layak atau akibat banjir ini jadi rusak,” ujarnya.

Namun, jika lahan tersebut merupakan tanah negara, pemerintah daerah hanya bisa memberikan bantuan bersifat sementara.

“Tapi kalau tanahnya tanah negara, kita tidak bisa bantu. Paling nanti kita bantu akomodasi terkait masalah logistik, minuman, makanan, tempat istirahat kalau perlu. Tapi mudah-mudahan ini tidak berlanjut terlalu lama,” tutur Ade.

Ia berharap perbaikan tanggul bisa segera dituntaskan agar air tidak kembali melimpas ke wilayah penduduk.

“Yang penting tadi kesimpulannya, saya lihat tanggulnya ini harus cepat ada penadah supaya penahan air tidak limpas ke pemukiman. Itu rencana jangka pendeknya,” ucapnya.

Selain itu, ia menegaskan, percepatan pekerjaan tanggul menjadi bagian dari solusi jangka panjang agar aliran sungai lebih stabil.

“Kalau pekerjaan ini cepat diselesaikan, itu untuk keberlanjutan ke depannya. Supaya sipel atau beton-beton yang dipacang bisa jadi penahan air,” jelasnya.

Selain persoalan tanggul, Ade juga menyinggung kondisi sekolah yang terdampak banjir dan meminta adanya inovasi dari dinas terkait dalam penanganan drainase.

“Sekolahan tadi banyak yang terdampak. Ini bukan hanya berpatokan kepada bendungan yang jebol, tapi sekolahan juga harus ada modifikasi aliran drainase. Apakah itu drainase yang nanti kita dalamkan, setelah dalam karena ini alas injak siswa, guru, kepala sekolah, nanti pakai jaring-jaring besi. Dinas terkait juga harus ada inovasi untuk menanggulangi banjir,” ujarnya.

Ade mengingatkan agar peralatan digital di sekolah tidak rusak akibat genangan dan masyarakat berhati-hati terhadap potensi korsleting listrik.

“Jangan sampai nanti peralatan digital yang rusak jadi korban. Apalagi banjir tergenang, ada konsleting listrik, itu bisa berbahaya,” kata dia.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu juga menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga akan membantu penanganan banjir di wilayah tersebut.

“BNPB ini mau bantu kita. Pemerintah juga memang menjadi tanggung jawab utamanya. Dari berbagai pihak nanti kita libatkan, apakah itu CSR. Jadi kita jangan terlalu berbicara administratif. Warga sedang darurat, perlu bantuan. Bagaimana nanti kita simpulkan, kita bahas besok, kita harus ada tindakan nyata,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis, mengatakan pihaknya bersama Bupati Bekasi telah meninjau langsung lokasi terdampak dan menggelar rapat koordinasi lintas dinas untuk mempercepat penanganan banjir.

“Tadi kita sudah mengecek ke lapangan dengan Pak Bupati. Dari hasil rapat tadi, ada tiga hal yang menjadi konsentrasi kita untuk segera ditangani,” ujar Muchlis.

Menurutnya, penanganan pertama difokuskan pada perbaikan pintu air BSH 0 yang sudah tidak berfungsi. Perbaikan itu langsung dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) dan ditargetkan rampung dalam waktu satu minggu.

Langkah kedua adalah pemasangan sitpel atau tembok penahan tanggul yang akan segera dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan penanganan ketiga, kata Muchlis, yakni pembersihan sampah di sepanjang aliran Kali Cikarang yang membentang dari Kecamatan Sukatani, Sukakarya, hingga Cabangbungin dan sebagian wilayah Muara Gembong.

“Pekerjaan pembersihan sudah dicicil oleh teman-teman Dinas Lingkungan Hidup,” tambahnya.

Muchlis menyebut, terdapat tiga titik tanggul jebol di Desa Sukamanah, sementara sejumlah titik lain dalam kondisi kritis dan berpotensi kembali jebol jika tekanan air terus meningkat.

“Di sekitar tanggul jebol itu banyak juga yang sudah kritis, di bawahnya ada pori-pori. Kalau terus tertekan air, bisa membesar. Sekarang masyarakat bersama relawan sudah mulai menumpuk karung pasir untuk memperkuat tanggul,” jelasnya.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, banjir di Kecamatan Sukatani melanda dua desa, yakni Desa Sukarukun dan Desa Sukamanah.

Di Desa Sukarukun, sebanyak 210 kepala keluarga (KK) atau 815 jiwa terdampak, termasuk 24 bayi, 140 balita, dan 162 lansia. Sebanyak 17 rumah warga terendam banjir. Warga mengungsi di Lapang Jabon Sukarukun, dengan kebutuhan mendesak berupa sembako, obat-obatan, tenda pengungsian, selimut, dan alat MCK.

Sementara di Desa Sukamanah, terdapat 1.600 KK atau 5.200 jiwa terdampak, termasuk 520 balita dan 135 lansia. Seluruh 1.600 rumah warga terendam, dan pengungsian dipusatkan di halaman Kantor Desa Sukamanah. Warga di lokasi ini juga membutuhkan sembako, obat-obatan, tenda, selimut, dan peralatan MCK.

BPBD bersama perangkat desa, relawan, serta unsur TNI dan Polri masih berjibaku di lapangan melakukan evakuasi dan distribusi bantuan logistik. Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan penanganan darurat banjir dapat terselesaikan dalam waktu satu minggu ke depan.