Kabupaten Bekasi Memanas! Ratusan Mahasiswa Kepung Gedung Bupati, Nyatakan Mosi Tidak Percaya

Kabupaten Bekasi – Gelombang protes mahasiswa meledak di depan Gedung Bupati Bekasi di Cikarang Pusat pada Kamis (2/4). Ratusan mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus mengepung pusat pemerintahan daerah, menyuarakan satu pesan tegas yakni Pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai gagal menyelesaikan persoalan rakyat.

Dalam pantauan Cikarang Ekspres, dilokasi massa aksi sempat memanas. Massa mencoba merangsek masuk dari gerbang kompleks perkantoran Pemkab Bekasi hingga ke teras Gedung Bupati memicu dorong-mendorong dengan aparat. Ketegangan ini menjadi gambaran nyata akumulasi kekecewaan yang sudah lama terpendam.

Tujuh organisasi mahasiswa diantaranya HMI, GMKI, GMNI, PMII, Hima Persis, IMM, dan LMND turun bersama membawa daftar panjang persoalan yang mereka sebut sebagai bukti lemahnya kinerja pemerintah daerah.

Koordinator aksi, Adhil Laksono Murti yang juga Ketua HMI Cabang Bekasi menyebut Kabupaten Bekasi sedang tidak baik-baik saja.

Menurutnya, persoalan klasik seperti layanan kesehatan yang belum optimal, jalan rusak di berbagai titik, hingga banjir yang terus berulang, dinilai menunjukkan tidak adanya langkah strategis yang benar-benar menyentuh akar masalah.

“Setiap tahun keluhannya sama. Jalan rusak, banjir, layanan kesehatan bermasalah. Tapi penyelesaiannya tidak pernah tuntas. Ini menunjukkan ada yang salah dalam tata kelola pemerintahan,” kata Adhil Laksono Murti.

Mahasiswa juga menyoroti isu yang lebih dalam yakni dugaan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi, minimnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal di tengah kawasan industri, hingga kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberi kontribusi signifikan bagi daerah.

Tak hanya itu, mereka secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap KNPI, yang dianggap gagal menjadi representasi suara pemuda.

Dalam aksinya, mahasiswa tak lagi sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi juga memberi ultimatum. Mereka mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Sekretaris Daerah, dan pimpinan DPRD untuk turun langsung menemui massa.

“Kami tidak butuh perwakilan. Kami ingin pengambil keputusan hadir. Kalau tidak, kami akan tunggu di dalam sampai ada yang berani bertanggung jawab,” ujar Adhil.

Hingga pukul 17.00 WIB, massa masih bertahan di lokasi dengan pengamanan ketat Satpol PP dan aparat kepolisian. Tekanan yang terus dijaga mahasiswa akhirnya memaksa perwakilan DPRD turun tangan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Budi Muhammad Mustofa bersama anggota DPRD Saeful Islam menemui massa untuk membuka dialog. Namun, bagi mahasiswa, kehadiran legislatif belum cukup menjawab tuntutan utama: komitmen eksekutif untuk bertindak.

Aksi ini menjadi sinyal serius bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Di tengah status sebagai kawasan industri terbesar, ironi persoalan dasar yang tak kunjung selesai kini menjadi sorotan.

Jika tak segera direspons dengan langkah konkret, bukan tidak mungkin gelombang protes serupa akan datang dengan skala lebih besar dan tekanan yang lebih sulit dikendalikan.

Ketika awak media mengkonfirmasi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja namun sayangnya hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.