Plt Bupati Bekasi: 85 Persen Perumahan Terdampak Banjir Akibat Salah Perencanaan

Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengakui banjir yang meluas di wilayahnya disebabkan oleh persoalan tata ruang yang tidak beres. Namun hingga kini, penanganan banjir masih berada pada tahap identifikasi dan wacana kebijakan, sementara banjir terus berulang di kawasan permukiman.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyebut sebagian besar wilayah terdampak banjir merupakan kawasan perumahan. Ia mengungkapkan sekitar 85 persen perumahan terdampak, dengan 51 desa dan 216 titik mengalami kebanjiran.

“Ya pasti karena tata ruang. Kalau Sungai Citarum dan Cikarang Bekasi Laut (CBL) tinggi, pasti banjir. Berarti ada kesalahan tata ruang yang dari awal tidak diantisipasi,” kata Asep Surya Atmaja, Senin (26/1).

Menurutnya, banyak kawasan perumahan sudah terbangun di wilayah rawan banjir dan mengalami genangan secara rutin. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan kesalahan perencanaan yang sudah berlangsung lama.

“Ini sudah pada dibangun, banjirnya rutin, banjirnya langganan. Saya nggak mau ke depannya seperti ini,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Pemkab Bekasi mengaku masih melakukan identifikasi penyebab banjir di setiap wilayah terdampak. Pemerintah juga berencana memanggil para pengembang perumahan untuk membahas solusi penanganan banjir.

“Hari ini saya memanggil beberapa pengembang. Saya minta tuntaskan dulu banjirnya. Tidak boleh mengembangkan rumah lagi sebelum banjirnya selesai,” ucap Asep.

Ia menegaskan, untuk sementara waktu perizinan pengembangan perumahan akan dihentikan. Namun, kebijakan tersebut masih sebatas penyampaian rencana dan belum disertai kejelasan teknis maupun sanksi bagi pengembang.

“Untuk saat ini, perizinan kita stop dulu,” katanya.

Selain banjir, Asep juga menyoroti kerusakan infrastruktur pascabanjir. Ia menyebut pemerintah daerah akan memprioritaskan penanganan infrastruktur yang rusak, sembari memanggil Sekretaris Daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas langkah ke depan.

“Pasca banjir pasti banyak infrastruktur yang rusak. Makanya sekarang kita tanggulangi, kita lihat ke depannya bagaimana,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada 2027 pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan di seluruh desa secara berkeadilan. Namun, banjir yang terjadi saat ini memaksa pemerintah melakukan perbaikan pada sektor-sektor yang dianggap paling mendesak.

“Kalau di perumahan, ya perumahannya yang harus ngerapihin. Kalau di pedesaan, mungkin pemerintahannya,” kata Asep.

Terkait tanggung jawab, Asep menegaskan perumahan yang belum melakukan serah terima wajib bertanggung jawab atas infrastruktur di kawasan tersebut.

“Apalagi kalau belum serah terima, perumahan harus bertanggung jawab terkait infrastruktur yang ada,” tegasnya.

Meski pemerintah menyebut akan mempercepat penanganan pascabanjir, langkah yang disampaikan masih terbatas pada pendataan dan pertemuan dengan pihak terkait.

“Kita identifikasi dulu banjirnya di mana saja, lalu kita undang pengembang-pengembangnya, solusinya seperti apa,” ujarnya.

Tiga Pekan Terendam, Warga Dibiarkan Bertahan

Sementara itu, Banjir yang merendam Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, telah berlangsung hampir tiga pekan. Warga masih bertahan di tengah genangan air yang belum juga surut, dengan kondisi hidup serba terbatas.

Siti Fatonah (47), warga setempat, mengatakan banjir mulai terjadi sejak pertengahan bulan lalu. Ia mengaku tidak mengingat tanggal pasti, namun memastikan genangan air sudah berjalan sekitar tiga minggu.

“Pokoknya saya ngitungnya mingguan aja, ini sudah jalan tiga minggu,” ujar Siti.

Ketinggian air di permukiman bervariasi. Di dalam rumah, air mencapai selutut orang dewasa, sementara di luar rumah bisa mencapai sepangkal paha. Bagi warga yang bertubuh lebih pendek, genangan bahkan setinggi pinggang.

“Kalau saya kan tinggi, jadi selutut. Yang pendek mah di dalam rumah bisa sepinggang,” katanya.

Akibat banjir berkepanjangan, Siti terpaksa mengungsi ke rumah kontrakan sejak sepekan terakhir. Ia menyewa kontrakan karena tidak memiliki tempat untuk menumpang.

“Ngontrak, bayar. Kalau nggak ngontrak, siapa yang nampung,” ucapnya.

Biaya kontrakan yang ditempati sebesar Rp600 ribu per bulan, di luar biaya listrik token sekitar Rp100 ribu. Beban tersebut cukup berat mengingat suaminya bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu.

“Kalau ada kerjaan ya dapat duit, kalau nggak ya nggak. Makanya ngontrak ini patungan sama saudara,” tutur Siti.

Sementara itu, warga lain yang tidak mampu menyewa kontrakan memilih bertahan di sekitar rumah dengan mendirikan tenda darurat dari terpal dan bambu seadanya. Tenda tersebut digunakan sekadar untuk berteduh.

“Bikin tenda seadanya, yang penting bisa neduh,” ujarnya.

Kondisi di pengungsian darurat disebut sangat tidak nyaman. Selain dingin pada malam hari, nyamuk juga menjadi keluhan utama warga.

“Kalau malam dingin banget, nyamuk. Di kontrakan aja dinginnya kerasa,” katanya.

Menurut Siti, banjir bukan hanya disebabkan hujan lokal, melainkan air kiriman dari wilayah hulu. Ia menyebut meski saluran air telah dikeruk, banjir tetap terjadi karena berkurangnya daerah resapan akibat alih fungsi lahan.

“Kalau hujan di sini aja nggak bakal banjir. Ini air kiriman. Sawah-sawah sudah jadi perumahan, serapan air sudah nggak ada,” jelasnya.

Warga menduga luapan berasal dari Kali Ujung Harapan atau Kali Pulo yang melintas di sekitar wilayah tersebut.

Dampak kesehatan mulai dirasakan warga, seperti gatal-gatal, kutu air, serta flu pada anak-anak akibat cuaca dingin dan lembap. “Anak-anak pilek, jadi sedia obat sendiri, parasetamol, jangan sampai meriang,” katanya.

Saat ini, warga sangat membutuhkan bantuan, terutama bahan makanan dan obat-obatan. Persediaan beras disebut semakin menipis, sehingga warga kerap hanya mengandalkan mi instan.

“Kadang sore makannya cuma mi. Nasi kadang nggak kebagian. Anak saya banyak,” tandasnya.

Banjir Surut, Penyakit Merebak; Penanganan Dinilai Masih Sebatas Wacana

Disisi lain, Banjir yang melanda Kabupaten Bekasi sedikitnya mulai berangsur surut. Namun, persoalan belum selesai. Warga di sejumlah wilayah kini dihantui ancaman penyakit akibat berhari-hari terpapar air banjir, sementara penanganan banjir dan dampaknya masih dinilai sebatas wacana dan identifikasi.

Di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, ratusan warga yang bertahan di pengungsian maupun yang mulai membersihkan rumah mengeluhkan berbagai penyakit, terutama infeksi kulit dan demam. Kondisi ini terungkap saat relawan turun langsung memberikan layanan kesehatan gratis.

Ketua Relawan Gesit Bekasi, Abdul Latief, mengatakan antusiasme warga untuk berobat sangat tinggi dan menunjukkan kondisi kesehatan warga yang memburuk pascabanjir.

“Yang paling dibutuhkan warga saat ini adalah obat gatal dan obat demam. Bahkan tadi tim medis kami menemukan anak yang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan dengan bintik-bintik merah di sekujur badan. Kami langsung instruksikan evakuasi ke rumah sakit karena khawatir demam tinggi nanti malam,” ucap Abdul Latief di lokasi pengungsian, Masjid Al Muhajirin, Desa Sukamekar, Sukawangi.

​Di lokasi pengungsian, puluhan warga menyerbu tim medis dengan sekotak obat-obatan. Sebagian besar mereka yang adalah ibu-ibu dan anak-anak. Latief menyebut tingginya angka warga yang sakit membuat stok bantuan medis yang dibawa relawan habis tak bersisa.

“Obat-obatan sampai habis, bahkan stok standar seperti obat masuk angin pun sudah tidak ada. Kami sangat kekurangan obat-obatan, pakaian anak, dan pampers,” tambahnya.

​Selain fokus pada pengobatan, lanjut Latief, pihaknha juga menyediakan layanan Posko Hangat. Layanan ini mendistribusikan lebih dari 700 porsi makanan siap saji, yang terdiri dari 400 porsi mi instan dan 300 porsi nasi bungkus. Tidak hanya kebutuhan fisik, aspek psikologis anak-anak korban banjir juga menjadi perhatian melalui program trauma healing.

“Kami juga mendistribusikan sekitar 300 helai selimut. Untuk anak-anak, kami adakan trauma healing agar mereka tidak tertekan dengan kondisi bencana ini,” terang Latief.

​Meski bantuan dari relawan dan pihak swasta terus mengalir, warga di Desa Sukamekar masih membutuhkan bantuan medis lanjutan dari pemerintah daerah. Tinan (36) mengungkap banjir terjadi sejak Minggu (18/1) atau sepekan yang lalu dan ia bersama warga lainnya mengungsi di Masjid Al Muhajirin, Desa Sukamekar. Ia menyebut banjir sempat surut pada Senin, namun pada Kamis (22/1) malam banjir mulai merangsek kembali ke rumahnya.

Sejak mengungsi di Masjid bersama suami dan anaknya, ia mencoba menerima keadaan. Selain itu, karena lokasi masjid yang berdekatan dengan rumahnya juga membuat ia bisa mengontrol rumahnya setiap saat, terlebih kini banjir sudah mulai surut. Ia berharap, pemerintah dapat memberikan keperluan obat-obatan.

“Yang dibutuhkan warga saat ini ya alat-alat kebersihan, obat-obat masih dibutuhkan karena dengan adanya banjir ini mulai gatal-gatal kena kutu tup air. Jadi kalau bisa memang sangat diperlukan dibutuhin obat-obatan,” pungkasnya.