Mahamuda Soroti Kinerja Kepala Dinas SDA Bekasi: Anggaran Ratusan Miliar Tak Hentikan Banjir

Kabupaten Bekasi- Mahamuda menyoroti lemahnya kinerja Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan anggaran penanganan banjir tahun 2024.

Meski pemerintah daerah telah mengalokasikan lebih dari Rp 112 miliar untuk program pengendalian banjir dan infrastruktur air, banjir besar kembali melanda tujuh kecamatan di awal tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran tidak sejalan dengan efektivitas hasil di lapangan.

Sekretaris Jenderal Mahamuda, Jaelani Nurseha, menilai Kepala Dinas SDA-BMBK gagal menunjukkan kepemimpinan berbasis hasil (result-based leadership).

“Serapan anggaran boleh 100 persen, tapi hasilnya nol di lapangan. Warga masih terendam, drainase banyak yang rusak, dan sungai tetap meluap. Ini bukti kegagalan kebijakan teknis di bawah kepemimpinan Dinas SDA,” tegas Jaelani dalam keterangannya, Selasa (4/11/2025).

Jaelani menilai kebijakan pengendalian banjir di Bekasi masih terjebak pada pola proyek fisik seperti pengerukan, tanggul, dan drainase, tanpa memperhatikan sistem tata air terpadu dan tata ruang.

“Selama pemerintah masih berpikir bahwa banjir bisa diselesaikan dengan proyek padat karya tanpa memperbaiki tata ruang dan daerah resapan air, maka banjir akan terus berulang tiap tahun. Ini bukan sekadar persoalan saluran air, tapi sistem perencanaan yang keliru,” ujarnya.

Menurut data evaluasi Mahamuda, hampir seluruh kegiatan SDA-BMBK tahun 2024 menunjukkan realisasi keuangan di atas 95 persen, namun indikator penurunan titik genangan dan kawasan terdampak banjir tidak terukur.

Lebih lanjut, Jaelani mengkritik kurangnya transparansi dan inovasi dalam pengelolaan air di Kabupaten Bekasi.

“Publik tidak bisa mengakses data proyek, peta kegiatan, atau laporan hasil. Dinas SDA seharusnya membuka informasi agar masyarakat tahu ke mana uang pajak mereka dialirkan,” ujar Jaelani.

Ia menambahkan, di era digital saat ini, semestinya sudah ada sistem pemantauan banjir berbasis data dan sensor agar masyarakat bisa memantau debit air secara real time. Namun hingga kini, inovasi seperti itu belum terlihat di Kabupaten Bekasi.

Sebagai organisasi kepemudaan daerah, Mahamuda mendesak Bupati Bekasi untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas SDA-BMBK, termasuk meninjau ulang efektivitas proyek-proyek yang sudah dijalankan.

“Kami meminta Bupati melakukan evaluasi menyeluruh. Jika perlu, ganti pejabat yang tidak memiliki visi mitigasi bencana jangka panjang. Jangan biarkan anggaran ratusan miliar habis setiap tahun tapi rakyat tetap kebanjiran,” tegas Jaelani.

Dalam pernyataannya, Mahamuda juga menyampaikan tiga rekomendasi utama untuk pemerintah daerah:
1. Menyusun Rencana Induk Pengendalian Banjir (Masterplan) berbasis tata ruang dan data hidrologi.
2. Membangun koordinasi lintas dinas antara SDA-BMBK, BPBD, DLH, dan Disperkimtan agar kebijakan saling mendukung.
3. Meningkatkan transparansi publik dengan membuka data proyek, peta kegiatan, dan laporan realisasi melalui portal daring resmi.

“Kami tidak anti pembangunan. Kami hanya menuntut agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat Bekasi,” tutup Jaelani.