Mensesneg Sebut Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Mengarah ke Makar, Tiga Jenderal Jadi Tersangka

PILARIND.ID, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pemerintah mengaku masih menunggu hasil penyidikan kepolisian untuk mengetahui secara lengkap motif dan detail perkara tersebut.

Prasetyo Hadi, yang akrab disapa Pras, mengatakan hingga saat ini pemerintah belum memperoleh informasi secara terperinci mengenai dugaan penyadapan tersebut.

“Secara detail belum ya karena masih proses yang sekarang sedang dilakukan teman-teman di kepolisian, nanti pada waktunya akan disampaikan ke teman-teman media dan masyarakat,” kata Pras kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Menurut Pras, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah menteri, pimpinan partai politik, hingga tokoh organisasi masyarakat (ormas) juga disebut menjadi target.

Kondisi tersebut membuat pemerintah mempertanyakan tujuan di balik dugaan tindakan penyadapan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat dan tokoh penting negara.

“Ini tentunya dari niatan kan sudah kita juga membuat kita juga bertanya-tanya sebagaimana ditanyakan ini tujuannya untuk apa,” ujarnya.

Pemerintah Soroti Dugaan Ancaman terhadap Negara

Pras menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pejabat penting memiliki dimensi serius. Ia bahkan menyebut tindakan tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar serta membahayakan keselamatan negara.

“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan, mengarah ke perbuatan makar, dan juga mengarah ke perbuatan membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” tegas Pras.

Meski demikian, pemerintah menyatakan masih menunggu hasil penyidikan kepolisian untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai perkara tersebut.

Tiga Jenderal Ditetapkan sebagai Tersangka

Sebelumnya, Polri telah menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” kata Asep.

Ia menyebut para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.

Penyadapan Diduga Berlangsung pada 2025–2026

Berdasarkan keterangan kepolisian, dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.

Penyidik juga menduga aktivitas penyadapan dilakukan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Selain itu, terdapat dugaan penghapusan jejak log pada Oktober 2026.

Hingga kini, motif di balik dugaan penyadapan tersebut masih menjadi perhatian pemerintah dan publik. Kepolisian diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat, mekanisme penyadapan, serta tujuan dari tindakan tersebut.

Pemerintah menegaskan akan menunggu hasil proses penyidikan sebelum memperoleh penjelasan lebih lengkap mengenai perkara yang menyita perhatian nasional ini.