Dasco Tepis Isu Jadi Cawapres: Itu Hoaks untuk Pengalihan Kasus Penyadapan Prabowo
PILARIND.ID. JAKARTA -Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menangkap adanya upaya pihak-pihak tertentu untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke isu perebutan kursi Wakil Presiden RI. Dasco secara tegas membantah rumor yang menyebut dirinya akan diusung menjadi calon wakil presiden (cawapres) dan memastikannya sebagai berita bohong alias hoaks.
Penegasan Sufmi Dasco Ahmad
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco melalui media sosial pribadinya pada Kamis (5/11/2026). Ia menilai munculnya isu liar perihal posisi RI-2 sengaja diembuskan di tengah hangatnya pengusutan kasus penyadapan yang melibatkan mantan pejabat tinggi kepolisian.
“Ada upaya pengalihan isu dari hot issue penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres,” kata Dasco.
Ia pun meminta masyarakat tidak terkecoh dengan pengalihan fokus tersebut. “Ada upaya pengalihan isu. Saya pastikan itu hoax!” tegasnya.
Latar Belakang Kasus Penyadapan Presiden
Isu penyadapan ilegal yang menjadi pusat perhatian publik ini melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian atas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai respons atas penetapan tersangka tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo telah mengambil langkah tegas dengan mencopot Sigit dari posisinya di pemerintahan.
“Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden mengenai pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” jelas Prasetyo saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).
Indikasi Makar dan Keselamatan Negara
Pemerintah memandang serius kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara ini. Menurut Prasetyo Hadi, perbuatan yang dilakukan para tersangka bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sudah menyentuh ranah ancaman terhadap keamanan nasional.
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” ungkap Prasetyo.
Pemerintah memastikan proses hukum akan terus berjalan transparan dan menegaskan bahwa skandal ini tidak mengganggu jalannya pelayanan publik maupun stabilitas pemerintahan.
