Dugaan Pembagian ‘Kue’ Ditolak BPD, Proyek Drainase Pasirgombong Kian Disoal Tanpa Pengawas
Kabupaten Bekasi – Pelaksanaan proyek pembangunan drainase di Jalan Raya Industri No. 33, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, kian menuai sorotan tajam. Selain abai terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengerjaan di lapangan terindikasi minim pengawasan dan diwarnai dinamika penolakan uang dari pihak kontraktor pelaksana.
Berdasarkan hasil konfirmasi redaksi melalui pesan singkat kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Pasirgombong pada Senin (9/11/2026), perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melangsungkan pertemuan langsung dengan perwakilan penyedia jasa untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.
Menariknya, saat awak media mendatangi kantor Desa Pasirgombong pada hari yang sama, salah seorang anggota BPD secara tegas menyatakan telah menolak pemberian berupa “kue” atau sejumlah uang yang mencoba disodorkan oleh pihak kontraktor proyek tersebut.
Penolakan tegas ini menjadi bentuk komitmen kelembagaan desa dalam mengawal aspirasi warga yang dirugikan oleh dampak kemacetan, polusi debu, hingga tingginya risiko kecelakaan lalu lintas akibat ketiadaan instrumen keselamatan kerja seperti safety line, rambu peringatan, maupun petugas pengatur jalan (flagman).
Tak hanya persoalan K3 dan respons tegas BPD, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proyek bernilai ratusan juta rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2026 ini minim pengawasan fisik dari instansi terkait. Di lokasi pengerjaan, tidak terlihat adanya keberadaan konsultan pengawas maupun petugas lapangan dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi.
Aryo, salah seorang pekerja yang ditemui di lokasi, mengonfirmasi ketiadaan unsur pengawas di area kerja. Ia menyebut bahwa pengawas resmi maupun mandor proyek sangat jarang berada di tempat.
“Konsultan dan pengawas dari dinas tidak ada di lokasi. Mandor juga jarang datang,” ungkap Aryo saat dikonfirmasi di lokasi pengerjaan.
Padahal, berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi pengerjaan, proyek bertajuk Pembangunan Drainase Jalan Industri yang dikerjakan oleh CV. Rachel Bintang Konstruksi ini menguras anggaran APBD TA 2026 sebesar Rp 777.947.981,00 dengan masa kerja 75 hari kalender.
Sikap tegas BPD Pasirgombong yang menolak kompromi dari pihak pelaksana menjadi sinyal keras agar Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi segera turun tangan menindak tegas kontraktor yang mengabaikan keselamatan publik serta etika pelaksanaan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Bekasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana maupun Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi belum memberikan respons atau keterangan resmi terkait penolakan pemberian uang oleh BPD maupun ketiadaan pengawas di lapangan. Redaksi tetap memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sesuai kaidah jurnalistik.
