Belanja Pegawai Tembus 40 Persen, Pengangkatan 3.058 PPPK Paruh Waktu Jadi Sorotan Fiskal Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi – Sebanyak 3.058 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Senin (17/11/2025).

Ade menegaskan, keputusan pengangkatan ini telah melalui proses audiensi, telaahan, serta kajian fiskal APBD. Sebelumnya, Pemkab Bekasi sudah mengangkat lebih dari 9.000 PPPK penuh waktu, sehingga total PPPK yang telah direkrut mencapai sekitar 13.000 pegawai.

Dampak Fiskal Diukur Secara Mendalam

Menurut Ade, simulasi keuangan daerah menunjukkan bahwa tambahan pegawai paruh waktu masih dapat ditampung dalam kemampuan fiskal Kabupaten Bekasi.

“Kajian anggaran menunjukkan kebutuhan pembiayaan sekitar Rp1 triliun per tahun untuk keseluruhan PPPK. Insyaallah keputusan ini sudah dihitung secara matang,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkab Bekasi menegaskan tidak akan membuka rekrutmen PPPK baru dalam waktu dekat. Keterbatasan anggaran serta prioritas pembangunan menjadi alasan penghentian sementara proses pengangkatan.

upaten Bekasi kini mencapai 25.562 pegawai, terdiri dari:

• 9.090 PNS
• 3 CPNS
• 13.411 PPPK penuh waktu
• 3.058 PPPK paruh waktu

Kenaikan jumlah aparatur tersebut membuat belanja pegawai menembus lebih dari 40 persen APBD, sebuah kondisi yang dinilai perlu diwaspadai karena berpotensi menggerus ruang fiskal daerah.

“Sebelum pengangkatan PPPK paruh waktu saja, belanja pegawai sudah di atas 40 persen. Dengan tambahan ini bisa meningkat lagi. Karena itu kami berharap dukungan DPRD untuk menjaga keseimbangan fiskal,” kata Ade.

Ade menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan program publik lainnya, sejalan dengan ketentuan UU HKPD yang mensyaratkan peningkatan kualitas belanja daerah.

Keseimbangan antara pembiayaan aparatur dan belanja pembangunan menjadi perhatian utama agar stabilitas fiskal Kabupaten Bekasi tetap terjaga.