Partai Ummat Tantang Bupati Bekasi Buktikan Julukan “Raja Bongkar”

Kabupaten Bekasi – Julukan “Raja Bongkar” yang disematkan Gubernur Jawa Barat kepada Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, kini ditantang untuk benar-benar dibuktikan. Bukan sekadar bongkar bangunan liar (bangli), melainkan juga berani membongkar sarang mafia yang diduga masih bercokol di Kabupaten Bekasi—mulai dari sektor tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, hingga birokrasi.

Hal itu ditegaskan Ketua DPW Partai Ummat Jawa Barat, Daris. Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini menilai gelar “Raja Bongkar” harus punya makna yang lebih luas dari sekadar retorika.

“Tinggal ditindaklanjuti apa yang dia (bupati) bongkar. Apakah kezoliman yang dia bongkar, apakah ketidakadilan yang dia bongkar. Dulu masyarakat susah kerja, kalau bisa dibongkar jadi mudah kerja, itu baru luar biasa. Nah, julukan Raja Bongkar harus ke arah sana,” ujarnya, rabu (24/9).

Menurut Daris, masyarakat Bekasi juga harus paham bahwa gelar “Raja Bongkar” tidak boleh dimaknai secara sempit. Bongkar bangli memang perlu, tapi yang lebih penting adalah berani membongkar ketidakadilan dan praktik mafia yang selama ini merugikan rakyat.

“Kita dorong ke situ. Kalau saya lihat Bupati sudah ada arahnya, tinggal kita pantau saja karena beliau baru satu tahun menjabat,” tambahnya.

Daris mengakui, membongkar sarang mafia bukanlah pekerjaan ringan. Namun, sebagai partai koalisi pengusung Ade Kuswara Kunang – Asep Surya Atmaja di Pilkada 2024, pihaknya menekankan agar Bupati tidak ragu mengambil langkah berani.

“Membela rakyat itu harus berani. Memang ada risikonya, tapi jangan takut. Kita ini memimpin rakyat, bukan memimpin mafia,” tegasnya.

Partai Ummat, kata Daris, siap memberikan masukan dan dorongan politik agar Bupati benar-benar mewujudkan gelar “Raja Bongkar” dalam kebijakan nyata.

“Yang kita minta bukan jabatan atau kedudukan, tapi kebijakan yang berpihak pada rakyat. Itu baru sesuai makna ‘Raja Bongkar’ yang sesungguhnya,” pungkasnya.