Data Bansos Kisruh, Mahamuda Desak Bupati Copot Kadinsos Bekasi

Kabupaten Bekasi — Polemik data bantuan sosial di Kabupaten Bekasi kembali memanas. Pernyataan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Alamsyah yang menyebut ketidaktepatan data penerima bansos disebabkan acuan pada DTSEN (Data Terpadu Sistem Kesejahteraan Nasional) milik Kementerian Sosial, langsung dibantah keras oleh organisasi Mahamuda.

Sebelumnya, Kadinsos Alamsyah mengklaim bahwa sumber masalah ada pada data pusat.

“Kami memakai DTSEN dari Kemensos. Datanya sudah given dari pusat, sedangkan verval di lapangan belum bisa maksimal sampai data terbaru turun dari Kemensos,” ujarnya.

Alamsyah juga menyebut ketidakakuratan data terjadi di hampir seluruh daerah.

Sekjen Mahamuda, Jaelani Nurseha, menilai pernyataan Kadinsos tersebut tidak masuk akal dan justru memperlihatkan lemahnya pengawasan di tingkat kabupaten.

“Kami bantah keras statemen Kadinsos. Jangan berlindung di balik DTSEN. Justru tugas daerah adalah memverifikasi dan memperbarui data. Kalau vervalnya tidak maksimal, itu kelalaian Dinsos, bukan kesalahan pusat,” tegas Jaelani.

Ia mencontohkan kasus Inah (64), warga Cibitung yang hidup miskin namun tak pernah menerima bansos, sementara warga berkecukupan justru rutin mendapat bantuan.

“Ini bukan persoalan data pusat. Ini persoalan Dinsos yang tidak serius memutakhirkan data. Fakta di lapangan bertolak belakang dengan klaim Kadinsos.”

Mahamuda menduga persoalan serupa terjadi hampir di semua kecamatan, di antaranya:

• Penerima bansos yang sudah meninggal belum dihapus
• Warga yang sudah pindah tetap menerima bantuan
• Rumah kosong tercatat sebagai KPM
• Warga miskin tak terdata karena tidak pernah ada pendataan ulang
• Warga berkecukupan, punya mobil dan rumah besar, justru menerima beras hingga dua karung

“Kalau verval berjalan benar, kasus-kasus memalukan seperti ini tidak akan terjadi. Jadi jangan salahkan Kemensos, salahkan diri sendiri dulu.”

Mahamuda pun menuntut Bupati Bekasi untuk tidak tinggal diam.

“Pernyataan Kadinsos itu pembelaan diri, bukan solusi. Jika seorang pimpinan dinas tidak mampu menyelesaikan persoalan mendasar seperti data bansos, Bupati harus berani mencopotnya,” ujar Jaelani.

Ia menegaskan, masyarakat telah terlalu lama menjadi korban data yang amburadul.

“Jika diperlukan, kami siap menyampaikan informasi yang kami temukan dari berbagai laporan di media. Yang jelas, masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban kelalaian birokrasi.”.