Dasar Pajak Ketinggalan Zaman, Pengamat Minta Pemkab Bekasi Evaluasi Aturan Air Tanah

Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi didorong segera melakukan penyesuaian Harga Air Baku (HAB) sebagai dasar perhitungan Pajak Air Tanah (PAT). Pasalnya, besaran HAB yang saat ini masih mengacu pada Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2019 sebesar Rp700 per meter kubik dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan aktivitas ekonomi dan kebutuhan optimalisasi pendapatan daerah.

Hal tersebut disampaikan Gunawan, Pemerhati Kebijakan Publik Daerah. Menurutnya, besaran HAB Kabupaten Bekasi perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi terkini, terlebih jika dibandingkan dengan sejumlah kabupaten/kota lain di Jawa Barat yang telah menetapkan nilai HAB lebih tinggi.

“Sudah saatnya Pemkab Bekasi melakukan evaluasi dan penyesuaian Harga Air Baku. Jangan sampai potensi penerimaan daerah dari sektor Pajak Air Tanah belum tergarap secara optimal karena dasar perhitungannya masih menggunakan ketentuan tahun 2019,” ujar Gunawan.

Selain penyesuaian HAB, Gunawan juga menyoroti masih rendahnya jumlah Wajib Pajak (WP) Aktif Pajak Air Tanah di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah WP Aktif PAT tercatat hanya sebanyak 183 perusahaan.

Menurutnya, angka tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah dengan aktivitas industri, perdagangan, dan pembangunan kawasan yang cukup tinggi. Kondisi tersebut semestinya diikuti dengan pendataan dan pengawasan yang lebih optimal terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah.

“Pemkab Bekasi perlu melakukan pendataan ulang, pemutakhiran basis data, serta pengawasan terhadap perusahaan yang menggunakan air tanah. Pastikan seluruh pelaku usaha yang memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakannya,” tegasnya.

Gunawan menambahkan, optimalisasi PAT tidak semata-mata dilakukan dengan menaikkan HAB, tetapi juga harus dibarengi dengan perluasan basis wajib pajak, pengawasan penggunaan air tanah, serta peningkatan kepatuhan pembayaran pajak.

Ia berharap Pemkab Bekasi dapat segera menyusun regulasi terbaru terkait penyesuaian HAB melalui Peraturan Bupati, sekaligus memperkuat sistem pendataan dan pengawasan WP Aktif Pajak Air Tanah.

“Potensi pendapatan daerah harus dikelola secara serius dan terukur. Jangan hanya berorientasi pada peningkatan tarif, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh potensi pajak yang ada dapat terdata, terawasi, dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi,” pungkas Gunawan.