EXEDA Surati Camat Cikarang Utara, Minta Klarifikasi Pemberhentian Sejumlah Perangkat Desa Simpangan

Langkah tersebut merupakan bentuk pengawasan dan kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam memastikan bahwa setiap keputusan administratif yang menyangkut kedudukan perangkat desa dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wisnu Saputra selaku Presidium EXEDA menyampaikan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius terhadap mekanisme pemberhentian perangkat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Menurutnya, ketentuan tersebut mengatur tahapan pemberhentian perangkat desa yang harus dilaksanakan melalui mekanisme konsultasi Kepala Desa dengan Camat, penerbitan rekomendasi tertulis oleh Camat, pengusulan kepada Bupati, hingga diperolehnya persetujuan tertulis Bupati sebelum Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian.

Atas dasar tersebut, Camat Cikarang Utara diharap memberikan klarifikasi secara terbuka dan tertulis mengenai sejumlah hal mendasar.

Pertama, apakah sebelum pemberhentian diterbitkan, Kepala Desa Simpangan telah melakukan konsultasi resmi dengan Camat Cikarang Utara?

Kedua, apakah Camat Cikarang Utara telah menerbitkan rekomendasi tertulis terkait pemberhentian sejumlah perangkat desa tersebut?

Ketiga, apakah persetujuan tertulis dari Bupati Bekasi telah diperoleh sebelum keputusan pemberhentian diterbitkan?

Keempat, apabila tahapan tersebut belum terpenuhi, langkah pembinaan dan pengawasan apa yang akan dilakukan Camat Cikarang Utara selaku unsur pemerintah yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa?

Menegakkan Prosedur, Bukan Menghakimi

Wisnu menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata menyangkut siapa yang diberhentikan ataupun siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Lebih dari itu, hal mendasar yang harus dipastikan adalah apakah kewenangan tersebut telah dijalankan melalui prosedur hukum yang benar.

“Jangan sampai kewenangan pemerintahan dijalankan hanya berdasarkan kehendak jabatan, sementara ketentuan hukum yang seharusnya menjadi pedoman justru diabaikan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa surat permohonan klarifikasi tersebut merupakan langkah awal pengawalan melalui jalur administratif dan kelembagaan.

Pihaknya tidak bermaksud membangun penghakiman terhadap pihak mana pun, melainkan mendorong adanya kejelasan, transparansi, serta pertanggungjawaban administratif atas proses pemberhentian yang telah berlangsung.

“Selanjutnya, kami akan menunggu tanggapan resmi dari Camat Cikarang Utara sekaligus mendorong dilaksanakannya audiensi guna memperoleh penjelasan secara langsung mengenai mekanisme dan dasar administratif pemberhentian sejumlah perangkat Desa Simpangan tersebut. Apabila dalam proses klarifikasi ditemukan adanya tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kami menyatakan akan mempertimbangkan langkah tindak lanjut melalui Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tegas wisnu.

Hukum Harus Menjadi Batas Kekuasaan

EXEDA berpandangan bahwa setiap kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan semata-mata atas dasar kekuasaan atau jabatan.

Regulasi tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, tetapi harus menjadi pedoman sekaligus batas bagi setiap pejabat dalam mengambil keputusan.

“Kami percaya bahwa hukum tidak boleh berhenti sebagai tulisan di atas kertas. Regulasi harus menjadi batas bagi kekuasaan, bukan sekadar formalitas yang dapat diabaikan,” tegas Wisnu Saputra.

Ia menegaskan bahwa pengawalan terhadap persoalan ini tidak akan berhenti hanya pada penyampaian surat permohonan klarifikasi. EXEDA akan terus mendorong adanya jawaban, transparansi, dan kepastian hukum atas polemik pemberhentian perangkat Desa Simpangan.