PEMBERHENTIAN SEJUMLAH PERANGKAT DESA SIMPANGAN DISOROT, FORUM PEMUDA DESAK TRANSPARANSI DAN KEPASTIAN HUKUM
PILARIND.ID – SIMPANGAN, CIKARANG UTARA, Kebijakan pemberhentian sejumlah perangkat Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, memantik sorotan publik. Aktivis muda Desa Simpangan, Wisnu Saputra, mendesak Pemerintah Desa Simpangan dan pihak Kecamatan Cikarang Utara untuk bersikap transparan serta mengedepankan kepastian hukum terkait penerbitan surat pemberhentian tersebut.
Wisnu menilai persoalan ini tidak lagi sekadar isu administratif perseorangan. Diterbitkannya beberapa surat pemberhentian sekaligus menimbulkan pertanyaan krusial mengenai objektivitas evaluasi, kejelasan dasar hukum, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Berdasarkan dokumen surat pemberhentian yang kami pelajari, alasan yang digunakan sangat umum, yakni ‘penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa’. Alasan normatif tersebut perlu dijabarkan secara rinci, sebab pemberhentian perangkat desa tidak boleh dilakukan hanya atas dasar pertimbangan umum tanpa mematuhi mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Wisnu.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 72 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2026 secara tegas mengatur bahwa pemberhentian perangkat desa harus berlandaskan alasan-alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui fakta objektif dan dokumen pendukung yang valid.
Selain itu, Pasal 73 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur mekanisme pemberhentian perangkat desa secara berjenjang, yang meliputi:
- Konsultasi Kepala Desa kepada Camat;
- Penerbitan rekomendasi tertulis dari Camat;
- Pengajuan ke Bupati;
- Persetujuan tertulis dari Bupati; hingga
- Penerbitan Keputusan Kepala Desa sebagai dasar hukum pemberhentian.
“Ketentuan tersebut bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen pengawasan agar kewenangan pemberhentian tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum,” tegas Wisnu.
Ia juga mempertanyakan keabsahan seluruh proses pemberhentian tersebut. Apabila prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 tidak dijalankan, maka Pasal 73 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2026 mengamanatkan konsekuensi hukum berupa pencabutan Keputusan Kepala Desa oleh Bupati/Wali Kota.
Wisnu menegaskan bahwa langkah pengawasan ini dilakukan bukan untuk membela kepentingan pribadi atau mempertahankan jabatan seseorang, melainkan demi menjaga fungsi pengawasan sosial agar tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan taat hukum.
Atas dasar hal tersebut, Wisnu menyampaikan tiga desakan utama:
- Kepala Desa Simpangan agar memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, alasan konkret, serta hasil evaluasi yang menjadi landasan pemberhentian masing-masing perangkat desa.
- Camat Cikarang Utara agar memastikan seluruh proses pemberhentian telah melalui tahap konsultasi dan mengantongi rekomendasi tertulis sesuai aturan.
- Bupati Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen dan prosedur pemberhentian sejumlah perangkat Desa Simpangan.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian prosedur atau pelanggaran syarat hukum, pihak berwenang didesak segera mengambil tindakan korektif. Selain itu, hak-hak administratif setiap perangkat desa yang terdampak harus tetap dihormati selama proses klarifikasi dan pemeriksaan berlangsung.
“Jabatan Kepala Desa adalah amanah yang dibatasi oleh hukum. Kewenangan harus dijalankan berdasarkan aturan, bukan atas dasar kehendak atau pertimbangan sepihak. Pemerintahan desa tidak boleh berjalan di atas logika kekuasaan, melainkan harus berdiri tegak di atas kepastian hukum. Kami akan mengawal persoalan ini melalui jalur komunikasi resmi, surat klarifikasi, hingga laporan pengaduan, sembari memberikan ruang bagi Pemdes Simpangan dan Kecamatan Cikarang Utara untuk menyampaikan hak jawab secara proporsional,” pungkas Wisnu.
