Disdik Kabupaten Bekasi Gandeng Bappeda Petakan Kebutuhan Sekolah Penerima CSR

Kabupaten Bekasi-Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi berupaya memperbaiki pemerataan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar tidak hanya terkonsentrasi di sekolah-sekolah tertentu. Langkah tersebut dilakukan melalui pendataan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang dikoordinasikan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, mengatakan koordinasi dengan Bappeda diperlukan agar kontribusi dunia usaha dapat diarahkan kepada sekolah yang benar-benar membutuhkan bantuan.

“Saya patut berterima kasih kepada teman-teman di Bappeda yang telah mengelola CSR dengan baik sehingga penyalurannya bisa terkoordinasi. Kami menghimpun data sekolah-sekolah yang membutuhkan agar ke depan tidak ada lagi bantuan CSR yang menumpuk di satu sekolah,” ujar Imam, Jumat (16/10/2026).

Menurutnya, pemerataan bantuan menjadi perhatian karena kebutuhan fasilitas pendidikan di setiap sekolah tidak selalu sama.

Imam mengungkapkan, pendataan bantuan CSR masih terus diperbarui. Salah satu tantangannya adalah adanya perusahaan yang menyalurkan bantuan langsung kepada sekolah tanpa seluruh informasinya tercatat dalam pendataan Bappeda. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi agar memiliki gambaran lebih lengkap mengenai sekolah penerima bantuan dan kebutuhan yang belum terpenuhi.

“Data bantuan ini masih dinamis. Ada perusahaan yang langsung turun ke sekolah, melihat kebutuhan, melakukan pendataan, kemudian mengeksekusi bantuannya. Namun, bantuan seperti itu belum seluruhnya tercatat dengan baik di Bappeda,” jelasnya.

Ia mengatakan Dinas Pendidikan berperan menghimpun informasi mengenai kebutuhan sekolah, sementara Bappeda membantu mengoordinasikan data tersebut dengan perusahaan yang ingin menyalurkan CSR. Dengan mekanisme itu, pemerintah berharap bantuan tidak berulang pada sekolah yang sama ketika masih ada satuan pendidikan lain yang memerlukan dukungan.

Imam menyebut sejumlah perusahaan telah berkontribusi dalam mendukung pendidikan di Kabupaten Bekasi, di antaranya PT Harosa dan Suzuki. Menurutnya, pemerintah daerah tidak semata-mata menentukan penerima bantuan, tetapi menyediakan data kebutuhan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan.

“Kami menyiapkan data bersama Bappeda, kemudian perusahaan memilih sekolah mana yang akan dibantu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kami memberikan informasi mengenai kebutuhan sekolah sebagai bahan pertimbangan,” katanya.

Ia berharap keterlibatan dunia usaha terus meningkat, terutama untuk membantu pemenuhan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar.

Selain memperluas jangkauan bantuan, Imam menekankan pentingnya pencatatan CSR secara lebih terpadu agar kontribusi perusahaan dapat dipantau dan dievaluasi. Pendataan tersebut juga diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi sekolah yang belum memperoleh dukungan dari dunia usaha.

“Harapannya, sinergi CSR ini dapat mendukung pelayanan pendidikan yang lebih baik. Ketika sarana dan prasarananya memadai, anak-anak juga akan merasa lebih nyaman saat berada di lingkungan sekolah,” pungkasnya.