TP2D Bekasi Bedah Hambatan APBD dan Luruskan Isu Honor, Abdul Kholik Juga Angkat Bicara Soal Isu Skandal Anggota
Kabupaten Bekasi – Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi memfokuskan kinerjanya di penghujung tahun untuk membedah hambatan serapan anggaran APBD di tiap dinas. Di saat yang sama, TP2D juga memberikan klarifikasi resmi mengenai isu honorarium serta rumor skandal hukum yang menyeret nama anggotanya.
Ketua TP2D Kabupaten Bekasi, Abdul Kholik, menegaskan bahwa tugas utama timnya saat ini adalah melakukan evaluasi total dan memberikan rekomendasi taktis (saran tindak) langsung kepada Plt Bupati Bekasi guna memacu percepatan pembangunan.
“Fokus utama kita di akhir tahun ini adalah mendorong serapan anggaran yang sudah dipatok dalam APBD. Belanja pemerintah (government expenditure) ini kunci yang punya efek domino untuk memutar roda ekonomi warga. Kalau belanja pemerintah jalan cepat, ekonomi tumbuh dan pembangunan bergerak,” ujar Abdul Kholik.
Bedah Kendala Teknis hingga Psikologis Dinas
Menanggapi adanya kekhawatiran atau keraguan dari jajaran kepala dinas/SKPD dalam menyerap anggaran, Abdul Kholik memastikan TP2D tidak akan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Pihaknya bakal mendiagnosis akar penyebab mengendapnya anggaran secara mendalam.
“Kita tidak mau bergesa-gesa. Kita akan telaah secara seksama apa kendala riilnya: apakah murni teknis, masalah koordinasi, regulasi, atau bahkan faktor psikologis para pejabatnya. Setelah kita bedah, baru rumusan solusinya kita sodorkan ke Pak Bupati,” ungkapnya.
Tegaskan Bekerja Murni Relawan Tanpa Gaji
Di tengah sorotan kinerja tersebut, Abdul Kholik membantah tegas rumor yang menyebut adanya alokasi honorarium besar bagi anggota TP2D. Ia menegaskan bahwa seluruh personel TP2D bekerja secara sukarela (volunteer) tanpa menerima honor dari APBD.
“Sama sekali tidak ada (honor). Kita ini volunteer atau relawan. Ini didasari oleh semangat dan sense of belonging (rasa memiliki) yang tinggi terhadap Kabupaten Bekasi. Kita menyumbang semangat dan pikiran untuk membangun daerah,” tegas Abdul Kholik.
Sikap TP2D Terkait Isu Skandal Hukum Anggota
Merespons kabar yang beredar di media sosial mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota TP2D dalam persoalan hukum yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Abdul Kholik menyatakan pihak internal akan segera melakukan koordinasi dan pengecekan ulang (cross-check).
Sebagai langkah antisipasi dan penataan lembaga, TP2D saat ini tengah mempercepat penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) serta Tata Tertib (Tatib) organisasi untuk menjaga marwah dan integritas lembaga.
“Kami di jajaran pimpinan akan meng-cross check terlebih dahulu terkait berita ini. Saat ini kami sedang menyusun SOP dan Tatib internal untuk menjaga marwah TP2D. Beri kami waktu untuk mengonfirmasi segala sesuatunya sebelum mengambil tindakan resmi yang diperlukan,” tutup Abdul Kholik.
