Tagihan Naik Pemakaian Normal, Netizen Amuk PDAM Tirta Bhagasasi: Duit Warga Dipakai Pesta Voucher Pejabat?

Kabupaten Bekasi-Terbongkarnya dokumen internal berupa voucher pengeluaran bulanan Perumda Tirta Bhagasasi sebesar Rp91,1 juta per bulan untuk 11 Staf Ahli dan 3 staf Sekretariat Dewan Pengawas (Sekwan) memicu gelombang amarah publik. Warga Kabupaten Bekasi meluapkan kekecewaannya di media sosial usai mendapati ketimpangan ekstrem antara beban operasional pejabat BUMD dengan pelayanan air bersih yang dirasakan masyarakat.

Dokumen Rekapitulasi Pengeluaran Voucher Nomor 72/V/08/26 tertanggal 20 Agustus 2026 mencatat aliran dana rutin untuk jajaran Sekwan (KP, VM, SM) sebesar Rp25,7 juta per bulan, serta honorarium 11 Staf Ahli/Konsultan Manajemen senilai Rp65,3 juta per bulan.

Pengeluaran pendukung yang menembus lebih dari Rp1,09 miliar per tahun ini dinilai sangat ironis jika dibandingkan dengan capaian laba bersih BUMD air minum tersebut yang hanya tercatat Rp1,4 miliar, di tengah ancaman beban utang perusahaan yang diproyeksikan menembus Rp400 miliar.

Unggahan berita mengenai bocornya data voucher pengeluaran ini mendadak diserbu ratusan komentar netizen pada akun Pilar Ind. Sebagian besar warga mengeluhkan lonjakan tagihan air bulanan yang tidak sebanding dengan kualitas distribusi air:

• Keluhan Tagihan & Pelayanan:
  • Wiwit Purwito: “Pantesan mahal banget bayar air PDAM,,setiap bulan 300 ribu. Kami yakin pak bupati bisa mengatasi masalah ini.”
    
  • Hori Jr.: “Anjir. Bbiasa bayar pam gk nyampe 100. Kmren bisa 270 rb. Pemakaian normal pdhal”
    
  • Tempok Dongklo: “Jualan air tinggal ngambil setahun cuma 1.4 meliar pantas rakyat di teken bayar pajak terus BUMN nya ngk bisa di kelola”
    
  • Yusuf Indah: “Ga usah pake PAM. Mending air sumur bor sendiri.”
    
• Sindiran Tata Kelola & Dugaan Penyimpangan:
  • Dadba Ibor: “Wuidih…ada cara korupsi baru gaes…duitnya dibikin voucher dan dapat vouchernya bulanan pula. Dah kayak voucher supermarket.”
    
  • Mawarlis: “Jika para penjahat SADIS mungkin bisa dipahami, tetapi para pejabat SADIS semuanya hancur.”
    
  • Budi Herry Suprianto: “Satu persatu dibukakan kebobrokannya….”
    
• Desakan Ketegangan & Penindakan:
  • Arimbi Purnawati: “Tangkap pak oknum2 itu..pecat/ penjarakan”
    
  • Roby Frasetyo: “Usut pak bupati kasian ni rakyat mu”
    
  • John Edward: “BONGKAAR “
    

Penyingkapan bukti transaksi voucher resmi ini semakin menyudutkan posisi manajemen Perumda Tirta Bhagasasi dan jajaran Dewan Pengawas. Dugaan double job oknum staf PPPK yang merangkap di Sekretariat Dewas hingga alokasi Staf Ahli yang dinilai pemborosan anggaran kini menjadi fokus penanganan utama.

Masyarakat dan berbagai elemen aktivis mendesak Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja tidak sekadar melakukan verifikasi formalitas, melainkan segera mengambil tindakan tegas berupa evaluasi total, penghentian pos anggaran yang melanggar ketentuan, serta perombakan menyeluruh pada jajaran pengawas BUMD demi menyelamatkan keuangan daerah.