Rupiah Tembus Rp17.600, DPP APPNI Desak Gubernur BI Dicopot dan Minta Presiden Mundur Jika Gagal

JAKARTA — Gejolak nilai tukar rupiah yang kian merosot hingga menembus angka di atas Rp17.600 per Dolar AS memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Petani Nelayan Indonesia (DPP APPNI) menilai kondisi moneter Indonesia saat ini sedang dalam status lampu kuning yang mengancam stabilitas nasional.

Ketua Umum DPP APPNI, Jamaluddin Hasbi, mengkritik keras sikap otoritas moneter dan fiskal yang dinilai selalu berlindung di balik alasan faktor eksternal, seperti konflik geopolitik Iran vs AS-Israel dan ketidakstabilan global. Menurutnya, publik kini berada dalam ketidakpastian akibat tidak adanya solusi konkret dari pemerintah.

“Publik gundah gulana. Ini sinyal kuat bagi otoritas agar memberi tekanan serius terhadap fondasi moneter yang perlu dijaga. Kami berhak bertanya: Bagaimana kinerja otoritas moneter dan fiskal? Selama ini belum ada solusi yang jelas terhadap penanganan kondisi anjloknya harga rupiah,” ujar Jamaluddin dalam keterangan tertulisnya.

APPNI menilai kemerosotan rupiah selama satu dekade terakhir menunjukkan pola kebijakan pemerintah yang monoton. Pemerintah dinilai hanya fokus mengumpulkan pendapatan dari sumber konvensional dan mengalokasikannya pada proyek jangka panjang yang lambat menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Secara khusus, Jamaluddin menyoroti tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemanfaatan infrastruktur desa.

• Evaluasi MBG: APPNI menyarankan agar anggaran MBG dipaksakan berputar di sirkulasi ekonomi desa melalui koperasi dan BUMDesa agar perputaran uang lebih pendek dan cepat.
• Optimalisasi Infrastruktur Desa: Jika ekonomi desa tidak digerakkan secara lokal, APPNI mengkhawatirkan sekitar 70% infrastruktur ekonomi yang telah dibangun di desa-desa akan menjadi tidak berguna karena pelaku ekonomi lokal hanya menjalankan instruksi tanpa pemahaman mendalam.

Selain itu, ia juga mempertanyakan efisiensi APBN yang terus mengalami defisit dan ditutup dengan utang, di mana beban bunga dan pokok utang kini memakan hampir setengah dari postur belanja negara.

Menyikapi krisis makro ekonomi yang kian mengkhawatirkan, DPP APPNI secara resmi mengeluarkan tuntutan tegas kepada kepala negara.

1. Ganti Gubernur Bank Indonesia: Meminta Presiden untuk segera mengganti Gubernur BI yang dinilai tidak memiliki kapasitas dan kemampuan dalam menjaga stabilitas moneter.
2. Evaluasi Kebijakan Ekonomi: Mendorong Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap “ugal-ugalan” dan tidak berpihak pada sektor riil seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil.
3. Transparansi Kondisi Nasional: Mendesak pemerintah membuka data riil mengenai daya tahan ekonomi nasional agar rakyat tahu langkah antisipasi yang harus diambil.

Lebih lanjut, APPNI mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar memberikan imbauan “jangan panik” atau narasi optimisme kosong tanpa tindakan nyata. Dampak pelemahan rupiah ini dipastikan akan langsung memukul sektor retail, menaikkan harga bahan pokok, pupuk, obat-obatan, serta melemahkan daya beli masyarakat desa.

Jamaluddin menegaskan bahwa jika rupiah terus merosot tanpa ada solusi nyata, maka krisis kepercayaan ini akan bergeser menjadi krisis kepemimpinan. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, APPNI meminta Presiden untuk mempertimbangkan mundur dari jabatannya.

“Krisis 1998 memberikan pelajaran penting bahwa kehancuran ekonomi bukan hanya soal angka, melainkan soal runtuhnya kepercayaan publik terhadap pengelola negara. Jika pemerintah dan Bank Indonesia gagal mengendalikan keadaan, maka yang dipertaruhkan adalah stabilitas sosial, politik, dan masa depan rakyat,” pungkasnya.