Dinilai Tak Becus Usut Kasus Oknum Polisi dan Pj Kades, Kuasa Hukum Pelapor Ngadu ke Bareskrim Polri

Kabupaten Bekasi – Kekecewaan mendalam kembali disuarakan pihak pelapor terkait mandeknya penanganan perkara dugaan tindak pidana yang menyeret oknum Penjabat (Pj) Kepala Desa Sumberjaya serta oknum anggota Polri berinisial Aipda Saeful Nyamat.Kuasa hukum pelapor, Hottua Manalu, menyoroti ketidaksesuaian antara janji pimpinan Polres Metro Bekasi dengan realita proses penyidikan di lapangan, yang kini diperparah dengan manuver hukum dari pihak terlapor.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, laporan polisi bernomor LP/B/6043/VIII/2025/SPKT/Polda Metro Jayayang dilayangkan oleh pelapor atas nama Tinah Sumarni tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun di Unit Keamanan Negara (Kamneg) Satreskrim Polres Metro Bekasi tanpa ada kepastian hukum yang jelas.

Hottua Manalu menegaskan bahwa pihaknya sangat kecewa dengan janji Kapolres Metro Bekasi yang sebelumnya berkomitmen akan menuntaskan perkara tersebut secara profesional dan transparan. Namun hingga kini, janji tersebut dinilai hanya sebatas retorika belaka, terlebih setelah pihak terlapor sebelumnya mengajukan gelar perkara khusus ke Bagian Pengawas Penyidikan (Wassidik) Polda Metro Jaya.

Menurut Hottua, langkah gelar perkara khusus yang diajukan pihak terlapor tersebut dinilai tidak memiliki esensi yang jelas dan justru menjadi instrumen untuk mengulur-ulur waktu penyidikan.

“Kami sangat kecewa terhadap janji Kapolres Metro Bekasi yang sebelumnya menyatakan akan mengatensi dan menuntaskan perkara ini. Faktanya, sudah 1,5 tahun berjalan di Unit Kamneg, penanganannya justru terkesan jalan di tempat. Ditambah lagi, sebelumnya pihak terlapor mengajukan gelar perkara khusus ke Wassidik Polda Metro Jaya yang kami nilai tidak jelas apa esensinya dan nyata-nyata hanya memperlambat penanganan perkara,” tegas Hottua Manalu dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Ia menilai, berlarut-larutnya proses hukum serta berbagai celah yang memperlambat penyidikan ini semakin memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan. Pasalnya, salah satu terlapor, yakni Aipda Saeful Nyamat, merupakan anggota Polri aktif yang berdinas di lingkungan Polres Metro Bekasi.

“Wajar jika kami meragukan objektivitas dan tidak percaya lagi dengan penanganan di tingkat Polres. Ketika komitmen pimpinan tidak sejalan dengan fakta di lapangan, dan prosesnya terus diperlambat dengan dalih administrasi maupun gelar perkara khusus, patut diduga ada upaya melindungi rekan sejawat,” tambahnya.

Atas kekecewaan terhadap janji yang tak kunjung terealisasi serta proses yang dinilai bertele-tele tersebut, tim kuasa hukum Tinah Sumarni memastikan akan segera mengambil langkah hukum lebih lanjut dengan menyurati Mabes Polri.

“Kami tidak akan menunggu janji-janji lagi. Dalam waktu dekat, kami akan mengajukan permohonan resmi kepada Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri agar menarik penanganan LP nomor 6043 ini dari Polres Metro Bekasi ke Mabes Polri, supaya perkara ini bisa ditangani secara objektif, profesional, dan berkeadilan bagi klien kami,” tutup Hottua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *