Relokasi SGC: Pedagang Curhat Biaya Lapak, Plt Bupati Bekasi Pasang Badan Soal Pungli

KABUPATEN BEKASI – Relokasi Pasar Tumpah SGC ke halaman depan Pasar Baru Cikarang membawa dua hal yang kini jadi perhatian pedagang yakni harapan dagangan kembali laris dan janji pemerintah Kabupaten Bekasi soal penataan tanpa pungutan liar.

Kendati demikian, pedangan berharap pengelola pasar dan pemerintah daerah setempat dapat memberikan keringanan biaya mengingat lokasi tersebut berada di bawah pengelolaan pemerintah.

“Saat ini kami belum tahu berapa biaya sewa lapak di lokasi baru. Kalau sebelumnya, sehari bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp40.000 per lapak. Biaya itu sudah termasuk keamanan, listrik, dan pengelolaan sampah,” ujar Ali salah seorang pedagang cabai saat ditemui di lapak barunya, Jum’at (13/02) kemarin.

Ia juga menyebutkan bahwa relokasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pedagang, terutama untuk menarik kembali para pelanggan untuk berbelanja ke tempat yang baru. “Kami berharap parkir juga bisa digratiskan sementara waktu agar mereka mau berbelanja di sini,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyatakan bahwa pemerintah daerah belum berencana untuk memaksimalkan retribusi, baik dari
lapak pedagang maupun parkir di lokasi baru ini untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Hari ini yang penting relokasi dulu. Setelah pindah dan tertata, sambil jalan insya Allah bisa meningkatkan PAD,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa proses relokasi akan diawasi secara ketat agar berjalan lancar tanpa adanya pungutan liar (pungli). Ia memastikan bahwa pemerintah daerah akan bekerja sama dengan TNI, Polri, serta aparatur kecamatan dan desa setempat untuk mengawasi proses tersebut.

“Pengawasan akan terus kami lakukan. Saya sendiri akan turun langsung bersama TNI, Polri, pihak kecamatan, dan desa untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” tandasnya.