DPR Batalkan Paripurna Usulan Hak Menyatakan Pendapat Usai Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri
pilarind.id – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semula dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi batal digelar pada Kamis (12/11/2026). Pembatalan agenda tersebut terjadi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kabar batalnya rapat paripurna tersebut dikonfirmasi oleh anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin. Saat dimintai keterangan oleh wartawan pada Kamis (12/11/2026), ia memastikan agenda pembacaan usulan HMP tidak jadi dilaksanakan.
“Iya (batal rapat paripurna),” ujar Khozin singkat.
Awal Mula Usulan HMP di DPR
Sebelumnya, pimpinan DPR telah menerima dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat pada Rabu (11/11/2026) dan merencanakan pembacaan usulan tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjelaskan bahwa berdasarkan berkas yang diserahkan oleh perwakilan pengusul, usulan HMP tersebut telah ditandatangani oleh 120 anggota dewan dari delapan fraksi di parlemen.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.
Surat Pengunduran Diri Diserahkan ke MPR dan Presiden
Sebelum kabar pembatalan rapat paripurna DPR disampaikan, Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung MPR, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026) untuk menemui pimpinan MPR dan menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat tersebut dan akan segera menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Ahmad Muzani menambahkan, berdasarkan keterangan yang disampaikan Gibran kepada pimpinan MPR, surat pengunduran diri serupa juga telah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto dengan permintaan agar segera diproses.
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” tutur Muzani.
