“Air Bau Kotor, Gaji Lancar!” Netizen Amuk PDAM Bekasi usai Honor Dewas Tembus Rp1,8 Miliar
Kabupaten Bekasi-Sorotan terhadap Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi kian memanas setelah angka honor Dewan Pengawas (Dewas) yang mencapai Rp1,8 miliar per tahun menyebar luas di media sosial, mengimbangi laba bersih perusahaan yang hanya Rp1,4 miliar. Ratusan komentar warga membanjiri jagat maya dengan nada geram, kecewa, hingga sindiran tajam terhadap tata kelola BUMD tersebut.
Berdasarkan pantauan di kolom komentar unggahan publik, reaksi netizen terbagi ke dalam beberapa poin kritik utama:
Warga menyoroti ironi antara biaya yang harus dikeluarkan pelanggan dengan kualitas air yang diterima harian.
Himawan Syarifin: “Mau pasang saluran bayar dulu 3 jutaan, telat bayar denda, hutang 400M buat apa yaa?”
Oby Njotorahardjo: “Hidup PDAM Bekasi yang air nya bau kotor dan gk layak.”
Gilang Ramadhan: “Empaty impossible… warga rajin bayar air PDAM tapi PDAM rugi terus.”
Beberapa netizen melontarkan sindiran sinis terkait cara perusahaan mengelola keuangan di tengah beban utang ratusan miliar.
Budi Wisastro: “Prinsipnya untung dikit gpp yang penting gaji dan bonus LANCAAAAAR,” tulisnya mengomentari ketimpangan laba dan honor Dewas.
Kang Rama: “Prestasi negara ini ya rugi.”
Nardi Noura: “Wesss apa ae ki bener di urusi swasta,” usulnya agar pelayanan diserahkan ke pihak swasta.
Yosri Zezki: “Maka ny BUMN dan BUMD it rugi krn ini.”
Tak sedikit warga yang menilai persoalan di Perumda Tirta Bhagasasi sudah mengarah pada dugaan penyelewengan anggaran dan menuntut langkah nyata pejabat terkait.
Mohamad Tejo Arum: “Pak Tri Adhianto ditunggu aksi nya pak, audit total berani pak? Jd gak ada istilah tajam kebawah aja pak..”
Douglas Situmeang: “Sudah lama jadi sarang korupsi. Tapi tak satupun bisa disentuh kecuali kasus korup pipa.”
Andri Sidabrata & Namikaze Mulyono: Menyoroti maraknya dugaan korupsi yang tak kunjung selesai di lembaga publik.
Rinno’s Allz: “Indonesia dipenuhi pejabat maling dan korupt, hancuuuurrr.”
Banyaknya komentar bernada miring ini menjadi cerminan bahwa kekecewaan masyarakat bukan lagi sekadar soal besaran angka honor atau utang perusahaan, melainkan akumulasi dari kekecewaan atas pelayanan dasar air bersih yang tak kunjung membaik.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam dan segera melakukan efisiensi, evaluasi jajaran Dewas, serta audit transparansi keuangan secara rinci demi mengembalikan fungsi BUMD sebagai pelayan publik.
