Kredibilitas Kejagung Runtuh: LBH AMPUH Desak Jampidsus Non-aktif dan Tolak Militerisasi Penegakan Hukum

JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AMPUH Indonesia menyoroti tajam krisis kredibilitas yang tengah melanda Kejaksaan Agung (Kejagung). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang memegang otoritas penanganan korupsi strategis, kini justru berada di pusaran penyelidikan dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Keseriusan skandal ini diperparah dengan pelibatan personel TNI bersenjata untuk menjaga kediaman pribadinya, serta adanya indikasi kuat bayang-bayang kepentingan politik di balik penegakan hukum.

Direktur LBH AMPUH Indonesia, Joni Sudarso, menegaskan bahwa institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi kini justru menjelma menjadi panggung skandal.

“Fakta bahwa pejabat tertinggi pidana khusus Kejaksaan Agung kini menjadi objek penyelidikan korupsi menghapus sisa-sisa ilusi independensi Kejagung. Jampidsus tidak lagi berhak menjadi hakim atas nasib perkara korupsi orang lain ketika ia sendiri berada di bawah awan dugaan kejahatan yang sama,” ujar Joni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7/2026).

Sitaan Fantastis dan Dugaan Militerisasi

Kasus ini mencuat setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penggeledahan. Petugas menyita uang tunai sekitar Rp67,2 miliar dari Kafe de’Clan dan Koin Money Changer di Cipete, serta emas seberat 74 kilogram dan uang tunai Rp476 miliar dari sebuah rumah di Sentul, Bogor. Kasus ini diduga menyentuh pasokan batu bara PLN, dana Asabri, dan PT Krakatau Steel.

Alih-alih membuka diri pada pemeriksaan independen, Kejaksaan justru mengerahkan puluhan prajurit TNI bersenjata untuk menjaga kediaman pribadi Jampidsus dengan dalih Perpres Nomor 66 Tahun 2025.

Arief Satria, seorang pemerhati kebijakan publik, menilai langkah ini sebagai bentuk penawanan aparat hukum oleh kepentingan politik. Ia juga menyoroti manuver Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang membentuk satuan militer (Yon TP) baru-baru ini serta pergerakan politik Wakil Ketua DPR Dasco di balik layar.

“Penegakan hukum yang ditawan kekuasaan bukan penegakan hukum; itu teater kekuasaan yang memakai jubah keadilan,” tegas Arief. LBH AMPUH menilai, keterlibatan aktif prajurit TNI menjaga pejabat sipil yang tengah diselidiki korupsi menjadi tameng politik yang merusak supremasi sipil dan mencederai demokrasi.

Tebang Pilih dan Slogan “Follow the Permission”

Selain masalah militerisasi, LBH AMPUH juga mengkritik keras adanya selektivitas atau tebang pilih dalam penindakan perkara oleh Jampidsus. Kejagung dinilai sangat gesit menetapkan tersangka pada kasus Program Makan Bergizi Gratis—bahkan mendahului KPK yang sejak awal menyelidikinya—namun mendadak lamban dan tertutup ketika kasus menyentuh jaringan yang dekat dengan lingkar kekuasaan.

Slogan “follow the impact” yang kerap digaungkan Jampidsus dinilai telah bergeser menjadi “follow the permission”: tegas kepada yang lemah, namun tuli kepada yang berkuasa.

6 Tuntutan dan Rekomendasi Kebijakan LBH AMPUH INDONESIA:

1. Non-aktifkan Jampidsus: Mendesak Febrie Adriansyah untuk non-aktif penuh selama menjadi objek penyelidikan korupsi demi menjaga objektivitas perkara.

2. Tarik Personel TNI: Menuntut penarikan seluruh prajurit TNI dari pengamanan pejabat sipil yang berkasus pidana, serta mendesak revisi total Perpres Nomor 66 Tahun 2025.

3. Bentuk Tim Investigasi Independen: Mendorong pembentukan tim gabungan yang melibatkan KPK, BPK, Ombudsman, dan unsur masyarakat sipil untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di internal Kejagung.

4. Desak DPR Bersikap Netral: Meminta pimpinan DPR yang terlibat manuver politik untuk menyatakan recuse(berhalangan) dari pengawasan perkara ini dan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) independen.

5. Audit Pola Penetapan Tersangka: Melakukan audit menyeluruh terhadap pola selektivitas perkara di Jampidsus agar publik bisa melihat peta perkara yang mandek versus yang dikejar.

6. Tuntaskan Hukum HAM Berat: Mendesak Pemerintah dan DPR menyelesaikan kepastian hukum atas rekam jejak pelanggaran HAM berat (termasuk peristiwa 1998) agar pelibatan militer tidak menjadi celah impunitas baru.

“Negara tidak dapat menuntut kepercayaan publik atas penegakan hukum korupsi ketika pemegang kewenangan penindakannya sendiri diselidiki korupsi, lalu dilindungi oleh senapan tentara dan diatur oleh manuver politik,” tutup Joni Sudarso.