PDIP Kritik Wacana Pilkada Lewat DPRD: Sebut Perbesar Praktik Money Politic

Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menyampaikan kritik keras terhadap wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, mekanisme tersebut justru akan membuka celah lebih besar bagi praktik politik uang (money politic).

Guntur Romli menilai bahwa jika kepala daerah dipilih oleh anggota dewan, maka praktik suap akan menjadi lebih mudah dilakukan karena lingkup pemilih yang sangat terbatas. Ia berpendapat bahwa sistem ini akan membuat calon yang memiliki kekuatan finansial besar lebih berpeluang dipilih oleh anggota DPRD untuk menjadi pemimpin daerah.

Guntur juga menanggapi perbandingan dengan sistem Pilkada langsung. Ia tidak memungkiri bahwa dalam pemilihan langsung oleh rakyat masih sering ditemukan praktik “serangan fajar” atau pembagian amplop. Namun, ia menilai hal itu masih terjadi karena selama ini sengaja dibiarkan dan tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memiliki pandangan yang berbeda. Yusril menilai bahwa Pilkada melalui DPRD justru akan lebih mudah diawasi.

Menurut Yusril, karena jumlah anggota DPRD jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pemilih rakyat secara keseluruhan, maka potensi praktik politik uang justru lebih gampang untuk dipantau dan dideteksi.

Ia menegaskan bahwa baik pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD, keduanya sama-sama konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sumber Berita: Video YouTube – Kanal Tribunnews Tanggal Publikasi: 15 Januari 2026 Tautan Video:https://youtu.be/RQf3adri7eM