KABUPATEN BEKASI – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang melanjutkan agenda belanja masalah dengan turun langsung ke Desa Rido Galih, Kecamatan Cibarusah, pada Senin (22/09/2025). Kunjungan tersebut fokus pada dua isu utama yang dikeluhkan warga, yakni rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan kondisi jalan rusak.

Dalam tinjauannya, Ade Kuswara menegaskan Pemkab Bekasi akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

“Hari ini saya bersama camat, kepala desa, dan dinas terkait meninjau rumah warga yang tidak layak huni untuk kita bantu lewat program Rutilahu. Selain itu, kami juga melihat langsung kondisi jalan lingkungan dan jalan kabupaten. Insyaallah ke depan akan kita prioritaskan dan kita bangun,” ujar Ade Kuswara kepada wartawan.

Menurut Ade, hasil belanja masalah di lapangan akan menjadi bahan perencanaan pembangunan melalui program Data Desa Presisi. Ia menekankan, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur harus dimulai dari desa.

“Bekasi ini hamparan desa, maka bupati harus intens berkomunikasi dengan kepala desa. Banyak desa mengeluh soal keterbatasan anggaran, padahal infrastruktur itu tanggung jawab kabupaten,” katanya.

Selain aduan soal jalan, Ade juga mengapresiasi desa-desa yang mengembangkan pemberdayaan ekonomi, seperti BUMDes dan usaha restoran umum di Desa Rido Galih.

Terkait program Rutilahu, Bupati Ade memastikan pemerintah daerah akan menaikkan nilai bantuan menjadi Rp40 juta pada 2026. Ia juga mengingatkan agar skema bantuan tidak tumpang tindih dengan dana provinsi.

“Rutilahu sudah kita bahas di KUA PPAS. Nanti pemerintah desa akan dilibatkan dalam pendataan agar tidak ada pembiayaan ganda,” jelasnya.

Untuk mengatasi jalan lingkungan yang kerap rusak, Ade meminta dinas teknis memperhatikan kualitas pembangunan. Menurutnya, penyebab utama kerusakan adalah kondisi tanah labil dan kendaraan yang melebihi kapasitas.

“Pembangunan jalan harus berbobot dan awet minimal lima sampai sepuluh tahun. Jangan sampai baru setahun sudah rusak, kita bisa malu kepada rakyat,” tegasnya.

Ade menambahkan, kualitas pembangunan akan menentukan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena itu, pemimpin di semua level – dari desa, camat hingga bupati – harus punya beban moral dan sikap proaktif terhadap pembangunan.

“Kepercayaan masyarakat itu penting. Pemimpin harus hadir dan bekerja untuk kebutuhan rakyat,” tandasnya.