BBWM Berencana Garap PLTS Untuk Gedung Pemkab Bekasi Mulai Tahun 2023
PILARIND, Kabupaten Bekasi - PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) merencanakan memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di gedung-gedung milik pemerintah daerah. Hal tersebu
Direktur Utama BBWM Prananto Sukodjatmoko menjelaskan rencana tersebut merupakan bagian dari diversifikasi usaha yang dilakukan perusahaan untuk bisa terus bertahan di tengah semakin menurunnya alokasi gas terproses dari Pertamina sebagai imbas terus berkurangnya cadangan gas.
"Puncak pasokan assosiated gas dari Pertamina terjadi pada tahun 2012 sebesar 32 juta kaki kubik perhari dan setoran PAD BBWM mencapai 30 Milyar lebih.
"Berbanding lurus lah karena pasokan besar setoran PAD juga pasti besar", Prananto menambahkan.
Memang alokasi dari Pertamina terus berkurang mulai dari 32 juta kaki kubik per hari di tahun 2012 di mna sekarang hanya hanya 1,5 juta kaki kubik per hari. Produksi menurun dan setoran PAD juga otomatis pasti turun lah ," ungkap Prananto saat dikonfirmasi, Senin (2/1/2023).
Diversifikasi usaha sendiri telah direncanakan sejak 2016 lalu guna mengantisipasi menurunnya cadangan gas. Namun demikian, rencana itu kerap tertunda akibat dinamika politik dan pergantian kepemimpinan di kursi Bupati Bekasi.
Sebagai langkah awal pengembangan usaha di bidang PLTS, BBWM akan memasang di kilang agar bisa lebih efisien dengan mengurangi biaya pembelian solar genset.
" Dalam waktu dekat, akan kami coba memasang PLTS di kilang kami yang proses pembangunannya butuh waktu 90 hari," tuturnya.
Apabila telah terpasang, PLTS yang menghasilkan daya listrik sebesar 150 kVa (kilovolt ampere) itu akan menggerakkan mesin genset yang dalam satu bulan menghabiskan dana sebesar Rp200 juta.
Dipasangnya PLTS diharapkan bisa menumbuhkan kepercayaan pemegang saham, dalam hal ini Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, agar BBWM bisa mengelola bisnis di lingkungan perkantoran Pemkab Bekasi.
Terlebih lagi, pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan salah satu rencana jangka panjang pemerintah yang menargetkan bebas emisi karbon dengan cara pemanfaatan energi terbarukan (ET) sebesar 50 persen pada 2050 mendatang.
"Rencana kami tentunya akan berkontribusi besar untuk pemerintah Indonesia, yang juga berkomitmen dalam pertemuan G20, untuk mengurangi emisi karbon," kata Prananto.
Ia mengharapkan agar rencana pemasangan itu bisa disambut baik sehingga nantinya semua bangunan negara di Bekasi menggunakan PLTS. (Red)
Direktur Utama BBWM Prananto Sukodjatmoko menjelaskan rencana tersebut merupakan bagian dari diversifikasi usaha yang dilakukan perusahaan untuk bisa terus bertahan di tengah semakin menurunnya alokasi gas terproses dari Pertamina sebagai imbas terus berkurangnya cadangan gas.
"Puncak pasokan assosiated gas dari Pertamina terjadi pada tahun 2012 sebesar 32 juta kaki kubik perhari dan setoran PAD BBWM mencapai 30 Milyar lebih.
"Berbanding lurus lah karena pasokan besar setoran PAD juga pasti besar", Prananto menambahkan.
Memang alokasi dari Pertamina terus berkurang mulai dari 32 juta kaki kubik per hari di tahun 2012 di mna sekarang hanya hanya 1,5 juta kaki kubik per hari. Produksi menurun dan setoran PAD juga otomatis pasti turun lah ," ungkap Prananto saat dikonfirmasi, Senin (2/1/2023).
Diversifikasi usaha sendiri telah direncanakan sejak 2016 lalu guna mengantisipasi menurunnya cadangan gas. Namun demikian, rencana itu kerap tertunda akibat dinamika politik dan pergantian kepemimpinan di kursi Bupati Bekasi.
Sebagai langkah awal pengembangan usaha di bidang PLTS, BBWM akan memasang di kilang agar bisa lebih efisien dengan mengurangi biaya pembelian solar genset.
" Dalam waktu dekat, akan kami coba memasang PLTS di kilang kami yang proses pembangunannya butuh waktu 90 hari," tuturnya.
Apabila telah terpasang, PLTS yang menghasilkan daya listrik sebesar 150 kVa (kilovolt ampere) itu akan menggerakkan mesin genset yang dalam satu bulan menghabiskan dana sebesar Rp200 juta.
Dipasangnya PLTS diharapkan bisa menumbuhkan kepercayaan pemegang saham, dalam hal ini Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, agar BBWM bisa mengelola bisnis di lingkungan perkantoran Pemkab Bekasi.
Terlebih lagi, pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan salah satu rencana jangka panjang pemerintah yang menargetkan bebas emisi karbon dengan cara pemanfaatan energi terbarukan (ET) sebesar 50 persen pada 2050 mendatang.
"Rencana kami tentunya akan berkontribusi besar untuk pemerintah Indonesia, yang juga berkomitmen dalam pertemuan G20, untuk mengurangi emisi karbon," kata Prananto.
Ia mengharapkan agar rencana pemasangan itu bisa disambut baik sehingga nantinya semua bangunan negara di Bekasi menggunakan PLTS. (Red)
Bagikan Postingan ini:
.jpeg)
