Form Pencarian

PILARIND, Kabupaten Bekasi - Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido akan mengevaluasi jajarannya dan menekan beratkan kepada proses rekrutmen para panitia ad-hock yang nantinya akan berkerja pada saat pesta demokrasi lima tahunan pada Pilkada Kabupaten Bekasi mendatang.

"Iya tentunya kita menekan beratkan kepada evaluasi panitia ad-hock yang memang ini bukan rahasia lagi bagi temen-temen yang sudah membantu dan mengontrol kami bagaimana teman-teman ad-hock di lapangan, ada yang memang menjalankan sesuai tahapan akan tetapi ada yang tergoda dan lain sebagainya, ini yang menjadikan evaluasi," kata Ali Rido ketika diwawancarai awak media, Minggu (12/05/2024).

Menurutnya dilakukannya rekrutmen ulang bagi para panitia ad-hock ini lantaran untuk meminimalisir hal-hal yang berbau pragmatis yang sebelumnya dilakukan oknum PPK yang bermain pasca pemilu kemarin terlebih berbau kepada atensi berpihak kepada salahsatu calon.

"Makanya kita adakan rekrutmen ulang sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang berbau pragmatis, godaan apalagi antensi memihak kepada salahsatu calon dan lain sebagainya yang berkaitan menyangkut kepada panitia ad-hock," kata dia.

Dalam mengantisipasi tidak terulang kembali adanya oknum PPK yang bermasalah, Ali mengklaim hingga saat ini pihaknya belum menemukan para calon panitia ad-hock yang berindikasi bermasalah. Kendati begitu, jika calon PPK terindikasi pihaknya akan tidak tegas.

"Sampai saat ini kami telah mendata langsung lewat Kasubag Hukum, jika memang ada seseorang yang berindikasi telah diberikan peringatan kemudian mencalonkan lagi kami akan sikapi. Sesuai dengan aturan panitia ad-hock yang bermasalah apalagi berafiliasi ke partai politik kami akan tindak tegas dan kita tidak memandang panitia ad-hock seperti apa sebelumnya di pemilu 2024," ungkap dia.

Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bekasi saat ini melakukan evaluasi besar-besaran. Hal itu sebagai bentuk upaya melakukan persiapan pada pesta demokrasi lima tahunan masyarakat Kabupaten Bekasi di Pilkada yang akan berlangsung kedepannya.

"Karena panitia ad-hock pada pemilu 2024 bukan SK kami yang keluarkan. Panitia ad-hock pada pemilu 2024 merupakan SK yang dikeluarkan dan dibentuk oleh KPU sebelumnya. Oleh karena itu kami akan evaluasi betul persiapan untuk Pilkada nanti. Salahsatunya adalah kita mengevaluasi agar bisa bersih. Kedua kita akan mensosialisasikan ke masyarakat agar lebih menyeluruh agar informasi nya dapat diketahui masyarakat," tukasnya.

Sementara itu, Tokoh Pemuda Bekasi, Rouf menuding proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dianggap tidak transparan. Pasalnya pada saat tahapan tes Computer Assisted Test (CAT) banyak terjadi kekeliruan baik dari yang menyeleksi atau sistem komputerisasi yang sering terjadi eror.

"Pada saat proses CAT banyak terjadi masalah, seperti tes verifikasi calon yang katanya komputernya eror, atau sistem yang sering down, Hal ini menjadi tidak ada standar bobot penilaian yang jelas. Kemudian proses penilaian tidak obyektif, dan tidak jelas kriteria kelulusan," kata dia.

Selain itu, kata Rouf, para pemangku kebijakan di KPU Kabupaten Bekasi juga keliru dalam mengecek kelengkapan administrasi dari para calon panitia ad-hock. Kendati terkesan tidak transparan, sehingga pihaknya menanyakan kredibilitas para komisioner KPU Kabupaten Bekasi.

"Ini kan yang tidak transparan dari KPU, kenapa dari kebanyakan calon PPK belum memberikan dokumen fisik di lolos kan, cara kerja KPU itu gmana sih? apa dalam penentuan hasil yang ditetapkan. Terkesan ada intervensi kelompok-kelompok untuk meloloskan nama-nama tertentu,” ungkap dia.

Rouf menambahkan, pertimbangan kelulusan juga diduga terlihat lebih memprioritaskan mantan PPK dan kelompok tertentu. "Yang saya mau tegaskan juga ke KPU kabupaten Bekasi jangan lebih memprioritaskan PPK sebelumnya katanya mau di evaluasi, Katanya sudah mengantongi karena diduga bermain pada pileg 2024 kemarin," tandasnya. (Red)